Page 315 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 315
(4) halaman 416 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih
tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan.
"Masih berlakukanya UU No. 11/2020 tersebut untuk kebijakan-kebijakan yang tidak startegis
dan tidak berdampak luas. Jadi amar putusan MK No. 4 tersebut tidak dapat diterapkan dalam
hal penetapan upah minimum di Jawa Timur," ucapnya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jazuli mengungkapkan, buruh mendesak Gubernur Khofifah agar menghentikan politik upah
murah untuk menarik investasi tetapi buruh dieksploitasi. Meminta kembalikan usulan atau
rekomendasi UMK tahun 2022 ke bupati/wali kota agar dilakukan pembahasan ulang di tingkat
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tanpa menggunakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
"Kecuali rekomendasi Bupati/Walikota yang telah merekomendasikan kenaikan upah di luar
ketentuan PP. No. 36/2021 dan telah merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022," ujarnya.
"Tetapkan dan berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun
2022. Revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah
Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan lalukan pembahasan ulang UMK 2022 tanpa
menggunakan PP No. 36/2021. Lakukan pembahasan ulang dengan mengacu kepada UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan," ucap Jazuli.
314
