Page 311 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 311
tentang Pengupahan," ujar Anies dalam salinan surat yang diterima wartawan di Jakarta, Senin
(29/11/2021).
Anies menuturkan, usulan peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas
keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh
dapat terwujud. Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan
untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur
Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.
Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21
November 2021. Keputusan Gubernur itu, kata Anies, dibuat semata-mata agar tidak melanggar
ketentuan di atas.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," katanya.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi
di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.
Sebagai informasi, dalam kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar
8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen dan
2021 sebesar 3,2 persen. Selain itu, lanjut dia, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang
tidak semua sektor lapangan usaha pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan.
Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan data
BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021. Sedangkan, kata Anies, Provinsi DKI
Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota
sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah
kota/kabupaten.
"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
'stakeholder' untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan," tulis Anies.
310
