Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2019
P. 19
mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi aturan tersebut," kata Said
kepada KONTAN, Rabu (9/10).
Dia menyatakan, rancangan revisi aturan itu akan semakin menekan kesejahteraan
buruh. Padahal pemerintah seharusnya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No
78/2015 tentang Pengupahan. Intinya, penentuan upah minimum dikembalikan
melalui perundingan tiga pihak (tripartit), yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Sampai berita ini naik cetak, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani belum
memberikan klarifikasi atas tuduhan Said. Namun, Ketua bidang Ketenagakerjaan
Apindo Harijanto menepis tudingan bahwa Apindo jadi sponsor pengusul poin revisi
UU Ketenagakerjaan. "Kami hanya diajak diskusi, tapi tak pernah mengajukan
usulan," kata dia.
Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan Bob Azam
menegaskan, Kadin belum mengusulkan poin-poin revisi UU Ketenagakerjaan. Kadin
juga belum memberi detil masukan rancangan revisi UU Ketenagakerjaan ke
pemerintah.
Meski begitu, dia setuju UU Ketenagakerjaan direvisi untuk mendukung perbaikan
iklim investasi. Aturan ketenagakerjaan ke depan perlu bertransformasi, bukan
hanya berisi perlindungan tenaga kerja, tapi perlindungan agar tetap bekerja.
"Kesannya revisi ini dibuat demi pengusaha. Padahal ini demi negara, termasuk
buruh," ujar Bob.
Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat menilai, rencana revisi
UU Ketenagakerjaan sebenarnya bukan isu baru. Dalam berbagai kesempatan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kerap menggulirkan gagasan revisi UU
Ketenagakerjaan ini. "Makanya beredarlah poin-poin yang saat ini jadi kontroversi di
kalangan buruh," kata dia.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, revisi UU Ketenagakerjaan ini
memang menjadi agenda Presiden Jokowi. Bahkan targetnya tahun ini bisa tuntas
pembahasannya.
"Kalau ditanya soal rencana revisi, prinsipnya tripartit nasional sudah sepakat UU
Ketenagakerjaan harus segera direvisi. Tapi hingga hari ini belum ada prosesnya,
konsepnya belum ada, dan draf aturannya juga belum ada," tandas Hanif.
Page 18 of 87.
