Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2019
P. 36
Masalah kedua yang dihadapi industri di dalam negeri, katanya, adalah kebijakan
impor yang kurang berpihak terhadap industri tanah air.
Jika impor masih berupa bahan baku dan dapat diolah di industri dalam negeri,
katanya, masih bisa dimaklumi.
Pengaruhnya pun tidak terlalu besar terhadap PHK.
"Kalau balau bahan baku impor karena murah, bisa dikerjakan di sini untuk dibuat
bahan jadi. Tapi yang jadi masalah kalau impornya bahan jadi yang harganya jauh
lebih murah. Ini yang bikin pabrik tutup dan ada PHK," katanya.
Masalah ketiga, katanya, tingginya UMK di sejumlah daerah di Jabar. Hal ini
membuat pabrik-pabrik yang tadinya nyaman membuka usaha di Jabar akhirnya
merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah yang punya UMK lebih rendah.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan dapil Kabupaten
Bandung tersebut, mengatakan masalah ini hanya dapat ditangani melalui
peningkatan kekompakan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pengusaha,
pemerintah, dan serikat pekerja.
Hal lainnya, kata Asep, Jabar harus mendorong terus upaya link and match antara
dunia industri dengan pendidikan, khususnya SMK.
Pemprov Jabar, katanya, harus bisa menyediakan SDM terbaiknya yang punya
kemampuan khusus sesuai kebutuhan industri.
Tidak luput dari pengawasannya, katanya, adalah para pekerja dari sektor
perkebunan yang masih banyak yang kurang sejahtera.
Setidaknya, terdapat delapan perkebunan di Kabupaten Bandung yang harus
ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu lebih mensejahterakan pekerjanya.
Page 35 of 87.
