Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 53
pada daya saing pekerja lulusan SMK yang kurang kompetitif.
"Jarang yang diangkat jadi pegawai tetap. Setelah kontrak habis, tak semuanya
diperpanjang. Imbasnya, mereka menganggur lagi," katanya.
Musabab semua itu karena Depok hingga kini belum memiliki balai pelatihan kerja.
Selama ini, Pemkot Depok mengandalkan uluran bantuan dari perusahaan dan
bermitra dengan instansi pendidikan dalam mengadakan pelatihan kerja.
"APBD yang terbatas jadi kesulitan membangun balai pelatihan kerja," ucap
Epiyanti.
Sementara menurut Kepala Disnaker Depok, Manto, perencanaan terkait
pembangunan balai latihan kerja masih dalam kajian.
"Kami sudah menyusun kajian pendirian BLK sejak 2018. Rencananya, hasil kajian
bakal dipaparkan dalam waktu dekat dan bila Wali Kota Mohammad Idris berkenan,
pembangunan fisiknya bisa dimulai tahun 2021 secara bertahap," katanya.
Sembari menunggu Depok memiliki balai latihan kerja, kini pemerintah pusat tengah
merancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yaitu produk hukum yang oleh Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diyakini dapat berpotensi memperbanyak
pengangguran.
Hal itu tak terlepas dari UU tersebut yang membiarkan perusahaan memakai sistem
kontrak lepas untuk semua jenis pekerjaan, dan mempermudah regulasi tenaga
kerja asing di Indonesia.
Artinya, pekerja dengan bidang pekerjaan apapun rentan terkena pemutusan hak
kerja atau PHK.
Padahal, dalam Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan, sistem kontrak lepas
dibatasi untuk lima pekerjan yaitu kebersihan, katrering, sopir, petugas keamanan,
dan jasa penunjang.
Dengan angkatan kerja di Depok yang didominasi lulusan SMA/SMK dan sederajat,
kelima jenis pekerjaan tersebut kemungkinan bukan jadi pilihan utama, bisa jadi
lebih banyak di sektor manufaktur atau ritel.
Page 52 of 62.
