Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 55
Title OMNIBUS LAW SIAP MELUNCUR, APA YANG PERLU DIPERHATIKAN?
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 23 Januari 2020
https://www.tribunnews.com/internasional/2020/01/23/omnibus-law-siap-m eluncur-
Page/URL
apa-yang-perlu-diperhatikan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Undang-Undang Omnibus Law sedang disiapkan guna memperkuat perekonomian
nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Undang-
undang payung tersebut akan menggabungkan peraturan perundang-undangan
menjadi satu undang-undang baru yang bertujuan mengatasi tumpang tindihnya
regulasi dan memangkas kendala birokrasi.
Rencananya pemerintah akan memberikan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja dan Omnibus Law Perpajakan kepada DPR dalam waktu dekat. "Paling lambat
akan kami terima minggu depan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Rabu
(22/01), dikutip dari detiknews.
RUU Omnibus Law ini menuai polemik terutama di kalangan buruh yang merasa
terancam sebab dalam draft RUU yang beredar di masyarakat ditemukan sejumlah
peraturan mengenai ketenagakerjaan seperti skema upah per jam maupun penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA). Pada draft juga diatur syarat-syarat peraturan-peraturan
tersebut.
Tak hanya mengenai peraturan ketenagakerjaan, kemudahan izin investasi yang jadi
tujuan hadirnya 'Undang-Undang Sapu Jagat' itu juga disorot banyak pihak. Demi
memuluskan investor untuk berinvestasi di Indonesia, izin Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) bukan lagi jadi bagian syarat perizinan usaha.
"Jelas undang-undang AMDAL itu ada prosedur ketika izin dikeluarkan, oke, saya
berikan Anda izin, tapi syarat-syaratnya begini. Ini nanti post audit saja," ujar
Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Rabu (22/01), dilansir Kompas.com.
"Kalau sudah jalan, diaudit. kalau tidak sesuai dengan izin, ya ditutup. Kalau sekarang
disesuaikan dulu, baru izinnya dikeluarkan," lanjutnya.
Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, mengatakan izin
AMDAL sangat penting karena menyangkut hak makhluk hidup dan ekosistem untuk
bertahan dan berkembang serta menyangkut daya dukung dan daya tampung
lingkungan terhadap kehidupan manusia.
Ia menilai dipangkasnya proses izin instrumen perlindungan lingkungan ini akan
menyebabkan terabaikannya dampak lingkungan berisiko tinggi hingga munculnya
Page 54 of 62.
