Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 60
Title TUNGGAK IURAN BPJAMSOSTEK, DIREKSI PT KDH DIVONIS PENJARA
Media Name suara.com
Pub. Date 23 Januari 2020
https://www.suara.com/news/2020/01/23/123815/tunggak-iuran-bpjamsostek -direksi-
Page/URL
pt-kdh-di-vonis-penjara
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan vonis
hukuman pidana kurungan selama empat bulan kepada dua Direksi PT Kawasan
Dinamika Harmonitama (KDH). Mereka dinyatakan bersalah oleh hakim dalam kasus
Tindak Pidana Tidak Membayar dan Tidak Menyetor Iuran yang menjadi
kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Dalam dakwaan, para terdakwa yaitu Direktur Utama PT KDH Indra Gunawan dan
Direktur M Yusuf, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang R.I.
No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1).
"PT KDH telah terdaftar pada Program BPJAMSOSTEK sejak Maret 2013 dengan
jumlah karyawan terdaftar sebanyak 152 orang dan baru mengikuti Jaminan
Pensiun pada tahun 2017. Namun PT KDH sudah menunggak Iuran sejak November
2018 sampai Juni 2019, dengan total iuran dan denda Rp 432.905.882," kata Deputi
Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumbarriau, Pepen S Almas.
Pepen menambahkan, proses hingga timbulnya vonis cukup panjang, mulai dari
pemberitahuan dengan SMS Blasting Bulanan, pengiriman Surat Pemberitahuan
Piutang Iuran (SPMI), kemudian dilanjutkan dengan proses pembinaan dan
kunjungan bersama Pengawas Ketenagakerjaan.
Kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Naker memproses Nota 1 dan Nota
2 dan BPJAMSOSTEK mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan
Karimun. Selanjutnya pada Juli 2019, telah dilakukan gelar perkara oleh PPNS
Naker, Koordinator Pengawas dan Penyidik Polres Karimun, dan kemudian
dilanjutkan proses penyidikan, hingga berakhir di pengadilan.
"Hasil sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 20 Januari 2020 atas
PT KDH membuka mata para pemberi kerja dan pekerja, bahwa kasus tunggakan
iuran dapat berdampak sanksi pidana kurungan penjara, bukan hanya sanksi
denda," ujar pegawai PPNS Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Kerja Karimun, RD
Riaiswety Alismangun.
Page 59 of 62.
