Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 58
Title TUNGGAK IURAN BPJAMSOSTEK, DIREKSI PT KDH DI VONIS PENJARA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 23 Januari 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1505242/34/tunggak-iuran-bpjamsostek- direksi-pt-
Page/URL
kdh-di-vonis-penjara-1579768107
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan vonis
hukuman pidana kurungan selama empat bulan kepada dua Direksi PT Kawasan
Dinamika Harmonitama (KDH). Mereka dinyatakan bersalah oleh Hakim dalam kasus
Tindak Pidana Tidak Membayar dan Tidak Menyetor Iuran yang menjadi
kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Dalam dakwaan Hakim, para terdakwa yaitu Direktur Utama PT KDH Indra Gunawan
dan Direktur M Yusuf terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang RI
No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1).
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumbarriau, Pepen S Almas menjelaskan,
"PT KDH telah terdaftar pada Program BPJAMSOSTEK sejak Maret 2013 dengan
jumlah karyawan terdaftar sebanyak 152 orang dan baru mengikuti Jaminan
Pensiun pada tahun 2017. Namun PT KDH sudah menunggak iuran sejak November
2018 sampai Juni 2019, dengan total iuran dan denda Rp432.905.882,-".Pepen
menambahkan, proses hingga timbulnya vonis cukup panjang, mulai dari
pemberitahuan dengan SMS Blasting Bulanan, pengiriman Surat Pemberitahuan
Piutang Iuran (SPMI), kemudian dilanjutkan dengan proses pembinaan dan
kunjungan bersama Pengawas Ketenagakerjaan. Kemudian Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Naker memproses Nota 1 dan Nota 2 dan BPJAMSOSTEK mengirimkan
Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Karimun. Selanjutnya pada Juli 2019, telah
dilakukan gelar perkara oleh PPNS Naker, Koordinator Pengawas dan Penyidik Polres
Karimun, dan kemudian dilanjutkan proses penyidikan, hingga berakhir di
pengadilan.
Sementara itu, Pegawai PPNS Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Kerja Karimun, RD
Riaiswety Alismangun menegaskan hasil sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun tanggal 20 Januari 2020 atas PT KDH membuka mata para pemberi kerja
dan pekerja bahwa kasus tunggakan iuran dapat berdampak sanksi pidana
kurungan penjara, bukan hanya sanksi denda.
Page 57 of 62.
