Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 56
bencana ekologis secara berulang akibat "akumulasi" dari kegiatan atau usaha-usaha
yang serupa.
"Yang harus diingat oleh Jokowi adalah dampak-dampak akumulasi seperti kebakaran
hutan dan lahan, (pencemaran) Sungai Citarum. Ini menimbulkan bencana ekologis
secara berulang setiap tahun dan dampak ekonominya jauh melampaui keuntungan
negara dari investasi-investasi yang diharapkan tumbuh," jelas Zenzi saat diwawancarai
DW Indonesia, Kamis (23/01).
Lebih lanjut ia menyampaikan, diabaikannya izin AMDAL demi kepentingan investasi
bertolak belakang dengan konstitusi. Dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) tertulis, "Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Zenzi menyebut proses
dikeluarkannya izin AMDAL memang memerlukan waktu yang tidak sebentar dan
kehatian-hatian karena menyangkut "hak rakyat dan lingkungan." "Yang harus dibenahi
itu birokrasinya bukan menghapuskan izin lingkungannya," tegas Zenzi.
Maka dari itu, Zenzi mengaku pihaknya menolak rencana hadirnya Omnibus Law ini.
"Justru yang harus didorong itu bagaimana undang-undang lingkungan menjadi
undang-undang pokok. Karena undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan
yang menjadi benteng pertahanan Indonesia dari proses eksploitasi dan dampak
lingkungan undang-undang sektoral," pungkasnya.
Waspada korupsi Pada Omnibus Law ini, nantinya terdapat 79 undang-undang dengan
1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus. Menurut peneliti senior dari Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Malik Ruslan,
Omnibus Law merupakan salah satu cara pemerintah pusat untuk menyatukan visi
investasi dengan pemerintah daerah.
"Karena kita otonomi, sebagian kekuasaan diserahkan kepada daerah. Dengan begitu
banyak visi di sana dengan sejumlah kepentingan apalagi dipimpin dari berbagai elemen
parpol yang punya tujuan sendiri-sendiri. Jika dibiarkan seperti itu kebijakan nasional
sulit dilakukan karena dari pusat mengatakan A, kemudian di daerah jadi C, D, E, begitu
seterusnya," jelas Malik saat diwawancarai DW Indonesia, Kamis (23/01).
Senada dengan Zenzi, Malik berpendapat bahwa Omnibus Law berpotensi menciptakan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun ia menyebut
Omnibus Law dapat berjalan dengan baik selama tidak "menabrak" prinsip-prinsip
penegakkan hukum.
"Cuma dalam perjalanan itu yang perlu diperhatikan jangan sampai Omnibus Law itu
menabrak prinsip-prinsip kita untuk menegakkan hukum terutama korupsi. Investasi
juga terhambat karena salah satu faktor paling besar karena korupsi di daerah." papar
Malik.
"Kelompok-kelompok yang berkepentingan itu harus didengar semua, dipertimbangkan.
Jangan sampai kerja untuk mengejar target kemudian diketok malah berbahaya nanti,"
pungkas Malik.
rap/ts (dari berbagai sumber).
Page 55 of 62.
