Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 185

"Semua  kerja  sama  itu  dilandasi  oleh  kepentingan  bersama  bagi  kemajuan  perusahaan,
              penciptaan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja," kata Tri dalam
              acara  Webinar  Ketenagakerjaan  bertema  Strategi  dan  Peran  Perusahaan  dalam  Menangani
              Pengangguran dan Pekerja Terdampak COvid-19 di Jakarta, Selasa (30/6).

              Dampak negatif pandemi di bidang ketenagakerjaan, disebut tak hanya dirasakan perusahaan
              dan pekerja sektor formal. Pekerja sektor informal seperti buruh bebas dan pekerja mandiri juga
              merasakannya,  menyebabkan  daya  beli  masyarakat  menurun  dan  jumlah  penduduk  miskin
              meningkat.

              Tri  berpendapat,  pemerintah  perlu  meningkatkan  kesempatan  pekerjaan  yang  layak  untuk
              pemuda melalui program pelatihan dan dukungan bagi wirausahawan muda.

              "Sektor privat memiliki peran penting untuk menawarkan pemagangan," ujarnya.

              Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi
              pada layanan ketenagakerjaan atau public employment services; mengombinasikan pelayanan
              digital dengan konseling personal dan jasa penempatan; serta meningkatkan informasi tentang
              pasar tenaga kerja. Sedangkan perusahaan bertugas melakukan perencanaan ulang tentang
              bisnis usaha serta kebutuhan tenaga kerja, baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan.

              Bagaimanapun, Tri menyadari dampak pandemi tak dapat dihindari. Baginya yang terpenting
              sekarang  adalah  mencari  dan  berusaha  meminimalkan  dampak  negatif,  Ia  menyebut
              pemerintah sebenarnya telah menetapkan enam kebijakan strategis.

              Keenam kebijakan itu meliputi paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan
              PHK; insentif pajak penghasilan bagi para pekerja; jaring pengaman sosial melalui program
              bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal; pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para
              pekerja  yang  menjadi  korban  PHK;  perluasan  program  industri  padat  karya,  dan  keenam,
              memberikan  perlindungan  bagi  para  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),  baik  di  negara
              penempatan maupun setelah kembali ke tanah air. (cnn)




































                                                           184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190