Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

SURVEI SMRC: RUU CIPTAKER MENDESAK UNTUK ATASI RESESI DAN MENOLONG
UMKM

JAKARTA - Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap situasi ekonomi nasional yang
semakin memburuk. Hal ini ditandai dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
disusul tutupnya sejumlah usaha. Sementara izin usaha di Indonesia dinilai publik masih sulit.

"Temuan survei SMRC, warga menilai izin usaha dan memperoleh modal usaha sulit. Bahkan
sangat sulit. Karena itu, saya kira dibutuhkan terobosan regulasi dan konsistensi dalam
pelaksanaannya untuk mengatasi masalah ini," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research
and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas dalam keterangan hasil survei bertajuk "RUU Cipta
Kerja dan Ekonomi Pandemi: Opini Publik Nasional" yang diterima SINDOnews, Kamis
(2/7/2020).
Survei ini dilakukan melalui wawancara per telepon terhadap 2.003 responden di seluruh
Indonesia dengan margin of error 2,2% pada 24-26 Juni 2020. Temuan survei nasional SMRC
antara lain, sekitar 53% responden menyatakan mengurus izin untuk mendirikan UKM sekarang
ini sulit atau bahkan sangat sulit. Dan 48% warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha.

( "Salah satu faktor penyebab Indonesia kurang menarik untuk investasi adalah soal perizinan
yang berbelit dan sulit. Di dunia, peringkat kemudahan usaha Indonesia itu peringkat 73 dan
nomor 6 di Asean. Kalau dilihat dari aspek ini, jelas kita sangat tidak kompetitif," kata Abbas.
Jika masa kenormalan baru (new normal) hendak dilihat sebagai jalan untuk bangkit secara
perlahan, kata Abbas, perhatian terhadap masalah ini menjadi sangat penting. Menurut dia,
kemudahan perizinan harus didorong untuk membangkitkan sektor UMKM. Tentu, modal atau
stimulus usaha juga harus dikuatkan. "Kenapa UMKM, ya sederhana saja. Saat ini, sektor inilah
yang sangat potensial menampung tenaga kerja paling besar. UMKM dan sektor informal
termasuk yang merasakan pukulan keras pandemi Covid-19, tapi juga kemudian menjadi
sandaran utama mayoritas warga," katanya.

( Menurutnya, kalau asumsi lahirnya RUU Ciptaker antara lain untuk memangkas birokrasi,
memudahkan perizinan usaha kecil menengah dan mendorong sektor informal maka RUU ini
mendesak dirampungkan. "RUU Cipta Kerja makin relevan. Tentu bukan hanya dalam konteks
memudahkan perizinan usaha terutama bagi kelompok UMKM yang menyerap mayoritas
angkatan kerja Indonesia. Dalam hal ini, pengesahannya mendesak agar Indonesia bisa
mengatasi ancaman resesi serta mendorong kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi,"
tambahnya.

Temuan survei SMRC memperlihatkan, dibandingkan tiga bulan lalu, jumlah warga yang menilai
UKM sulit mendapat modal usaha cenderung meningkat. Pada Maret 2020, warga yang menilai
sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha baru sekitar 34% sedangkan sekarang 53%.
( "Tapi harus dicatat, sebulan terakhir ada peningkatan harapan warga terhadap kondisi
ekonomi nasional. Pendapatan memang menurun karena Corona, tapi 49% warga optimistis
kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih baik setelah wabah Covid-19 berakhir. Harapan
inilah yang harus disambut dengan regulasi inovatif, dan ketegasan pemerintah dalam
implementasinya," kata pengamat kebijakan publik lulusan University of California, Berkeley,
Amerika Serikat itu.

(cip).

180