Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 179

"Terkait dengan Padat Karya Tunani Desa memang agak stuck dipelaksanaannya karena semua
              fokus menyelesaikan dan menangani BLT Dana Desa, maka Padat Karya Tunai Desa cenderung
              mengalami  stuck,  tapi  kita  terus  pantau,"  kata  Abdul  dalam  Konferensi  pers  virtual  update
              Penyaluran BLT dana Desa, Rabu (27/5/2020).

              Abdul menjeaskan, posisi PKTD per 26 Mei itu alokasi Dana Desa sebesar Rp 978 miliar, dengan
              besaran upah Rp 256 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 281.304 jiwa.

              "Jadi PKTD per 26 mei 2020. Kita update juga, namun rata-rata desa masih fokus pada BLT
              dana desa. Nanti sebagai geliat stimulus ekonomi di desa peningkatan daya beli di desa. PKTD
              yang akan menjadi fokus, dan dananya masih ada, karena itung-itungan kita justru melebihi
              dari simulasi yang awal," jelasnya.

              Dirinya mengungkapkan bahwa sudah menghitung dari dana desa, dimana 30 persen untuk BLT
              dana desa dan 10 persen untuk pencegahan dan penanganan covid-19. Sehingga masih ada 60
              persen lagi yang bisa digunakan untuk relaksasi dan gerakan-gerakan ekonomi lainnya pasca
              Covid-19.

              Menteri  Desa,  PDT,  dan  Transmigrasi,  Abdul  Halim  Iskandar,  menyatakan  sampai  saat  ini
              Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah tersalur ke 37.012 desa atau setara 65 persen
              dari jumlah keseluruhan. Sedangkan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp2.2 triliun.

              "Alhamdulillah perhari ini sampai pukul 12.00 Wib. Penyaluran BLT Dana Desa melonjak hingga
              65  persen,"  ujar  Menteri  Halim  saat  menggelar  video  conference  di  Kantornya,  Jumat
              (22/5/2020).

              Menurutnya  peningkatan  persentase  penyaluran  bantuan  ini  diakibatkan  oleh  pemangkasan
              proses birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Ini setelah jajarannya di lingkungan kerja Eselon
              I dan Eselon II, aktif membantu proses penyaluran bersama para bupati.

              Dalam BLT Dana Desa terdapat empat tahapan penyaluran, yakni pendataan keluarga miskin,
              musyawarah  desa  khusus  untuk  menetapkan  daftar  penerima  manfaat,  pengesahan  bupati
              terhadap daftar usulan desa tersebut, dan diakhiri penyaluran bantuan.

              "Tercatat sampai hari ini terdapat 3.802.367 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah
              menerima bantuan. Artinya terjadi lonjakan, dari kemarin yang baru mencapai 2.469.025 KPM,"
              jelas Halim.

              Adapun,  urutan  provinsi  yang  mampu  menyalurkan  BLT  tertinggi  sesuai  data  terakhir  ialah
              Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.

              Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT di duduki Banten,
              Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.

              Oleh karenanya, pihaknya berupaya terus meningkatkan presentase penyaluran BLT Dana Desa.
              Melalui sosialisasi Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020, memperbolehkan desa-desa yang
              telah melaporkan daftar penerima BLT kepada bupati atau walikota lebih dari lima hari maka
              bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut..











                                                           178
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184