Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 10
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan kenaikan angka kemiskinan
terjadi akibat dampak dari pandemi COV-ID-19. Menurutnya, hal yang sama juga berlaku bagi
provinsi lainnya.
"Dalam konteks ini kami sedang berupaya dalam bagaimana yang paling utama adalah
keselamatan masyarakat dulu dalam hal ini. Bagaimana penyebaran virus COVID-19 ini agar
tidak menyebar luas di Banten," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak
COVID-19, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Salah satunya
adalah dengan memberikan bantuan sosial (bansos) meski saat ini belum sepenuhnya
tersalurkan.
"Dalam kaitan 8 daerah di Banten ini kita sedang berupaya maksimal untuk bagaimana tahap
sekarang masyarakat bisa terbantu, terdorong penguatan ekonomi di masing-masing daerah,"
paparnya juga.
Dia juga mengungkapkan, salah satu penyebab bantuan sosial jaring pengaman sosial (JPS)
belum sepenuhnya tersalurkan dikarenakan masalah pendataan. Untuk data calon penerima,
Pemprov Banten menggunakan non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Kemarin juga kan ada keterlambatan data dari pemerintah kabupaten/kota. Setelah itu kita
validasi, siapkan anggarannya disesuaikan dengan kondisi yang ada lalu distribusikan,"
paparnya.
Ketua Karang Taruna Bantem itu mengakui, salah satu penyumlbang angka kemiskinan adalah
adanya pengangguran. Kini situasinya diperparah dengan pandemi COVIID-19 sehingga ada
gelombang pemutiusan hubungan kerja (PHK).
"Ini juga berdampak pada kemiskinan, salah satunya nanti kita lihat (dulu, validasi datanya.
Kinerja Disnakertrans akan kita evaluasi dengan koniteks keadaan sekarang. Kan bukan hanya
Banten tapi seluruh semua daerah ((terdampak COVID-19, Red)," pungkassnya.
Diberitakan sebelumnya, BPS Bainten merilis angka kemiskinan di Bainten periode Maret 202
mencapai 5,92 persen. Jumlah itu meningkat dari perriode September 2019 yang mencapai
/4,94 persen atau dari 641.420 jiwa memjadi 775-990 jiwa. Hal itu terjadi kairena melambatnya
pertumbuhan ekoraomi hingga inflasi di provinsi yang dipimpin Gubernur Wahidin Halim
tersebut (lib)
9
