Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

terpuruknya ekonomi warga yang tak memiliki pekerjaan. Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar
mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan di Banten sudah diprediksi. Hal itu sudah terlihat
saat Banten menempati urutan teratas untuk angka pengangguran se-Indonesia.

WAGUB SEPAKAT EVALUASI DISNAKERTRANS
Kenaikan persentase kemiskinan di Provinsi Banten selama periode Maret tahun ini dinilai
sebagai bentuk ketidakmampuan Pemprov Banten dalam mengendalikan angka pengangguran.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semakin
terpuruknya ekonomi warga yang tak memiliki pekerjaan.

Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan di Banten
sudah diprediksi. Hal itu sudah terlihat saat Banten menempati urutan teratas untuk angka
pengangguran se-Indonesia.
"Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, kita mendapat ranking pertama terkait dengan tingkat
pengangguran yaitu mencapai 8,01 persen," ujarnya.

Seperti diketahui, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten merilis tingkat pengangguran
terbuka (TPT) periode Februari 2020. Adapun persentase TPT di Banten berada di angka 8,01
persen. Pada periode itu terdapat 5,6 juta angkatan kerja di Banten dan 489.216 orang
menganggur. Persentase itu berada di atas rata-rata nasional yaitu 4,99 persen. Atas raihan itu
Provinsi Banten menjadi daerah dengan TPT tertinggi se-Indonesia.

Politikus Gerindra itu menuturkan, dalam kondisi normal atau sebelum COVID-19, seharusnya
pengangguran bisa ditekan sehingga warga yang tidak memiliki pekerjaan ini tidak menjadi
penyumbang angka kemiskinan. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi dan kini lonjakan
pengangguran naik signifikan.
"Apalagi keadaan pandemi corona seperti ini, terlihat sekali ketidakmampuan Disnakertrans
(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk mengantisipasi semua persoalan ke depan. Kami
berharap dalam kondisi normal akan terjadi penurunan pengangguran. Tetapi ada COVID-19,
ya maka kondisi itu berbalik," katanya.
Ia melihat Disnakertrans tidak mampu melakukan sesuatu untuk memberi perbaikan atau
menekan angka pengangguran yang ada. Untuk itu, Nizar meminta kepada Gubernur Banten
untuk mengevaluasi kepala Disnakertrans.

"Kalau kinerja Disnakertrans baik, sehingga gubernur bisa memberikan capaian dan target untuk
meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banten. Kalau yang memimpin OPD (organisasi
perangkat daerah) tidak mampu maka kami berharap gubernur mengambil langkah konkret,"
cetusnya.

Bahkan secara tegas Nizar menginginkan adanya pergantian pucuk pimpinan di Disnakertrans
Banten agar ada penyegaran. Dengan demikian, maka dia meyakini akan muncul ide-ide baru
dalam menekan angka pengangguran. Hal itu perlu dilakukan karena menyangkut citra Provinsi
Banten.
"Banten itu provinsi besar, provinsi yang memiliki industri yang cukup besar juga. Ada 16.000
pabrik tapi pengangguran luar biasa. Kalau tidak ada inoyasi baru maka ini akan meng-
khawtairkan ke depannya," tuturnya.

8