Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

tak mungkin jika 'memajukan' berarti semua tanggung jawab berada di pundak negara dan
warga negara diandaikan sebagai subjek yang pasif dan hanya menerima serta menikmati suatu
kemajuan.

Rumah Vokasi Dalam konteks inilah, hemat saya, program Rumah Vokasi yang baru saja
diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu (15/7),
diletakkan. Di satu sisi, Rumah Vokasi memang menjalankan link and match, mengawinkan
pendidikan dengan dunia kerja, tetapi di sisi lain lembaga ini secara intrinsik harus menjadi
lembaga yang memanusiakan warga negara; memandirikan mereka supaya tidak menjadi
subjek yang pasif.

Konsekuensi dari alur pemikiran ini bisa menjadi sangat jauh. Tugas negara bukan hanya
memfasilitasi warganya supaya bisa bersekolah dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang
layak. Jika sampai di sini saja, negara pada hakikatnya menjerumuskan warganya ke dalam
human machination kalau bukan menjadikan mereka hanya sampai menjadi pekerja.
Perkembangan negara juga akan lambat atau tak maju pesat karena rendahnya minat
kewirausahaan.

Konsep 'memajukan' dalam pembukaan UUD 1945 harus diartikan lebih jauh sebagai
memampukan warga negara menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Pertama, meskipun seorang
warga negara bekerja pada satu perusahaan asing, misalnya, mereka bukanlah ordinarily
employed, dipekerjakan sebagai orang biasa, dan rentan kehilangan pekerjaan karena tidak
memiliki keterampilan khusus, atau bahkan bisa diperbudak.

Harus melekat dalam konsep 'memajukan' itu memampukan setiap warga negara untuk memiliki
distinctive value atau nilai pembeda yang membuat mereka senantiasa dibutuhkan, dan oleh
karena itu menjadi manusia terhormat. Rumah Vokasi, oleh karena itu, harus menjadi bagian
dari upaya membalik kenyataan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia, baik yang
bekerja di dalam maupun di luar negeri, berpredikat babu dan karena rentan kehilangan
pekerjaan terpaksa melakukan apa saja untuk mempertahankan pekerjaannya.

Kedua, bisa dan mampu bekerja pada orang atau suatu perusahaan sebagai manusia terhormat
semestinya tidaklah menjadi tujuan akhir dari tanggung jawab negara dalam memfasilitasi
kesejahteraan umum. Sebagai contoh, menjadi employee atau pekerja adalah tujuan antara
saja. Pada satu titik, siapa pun berhak dan difasilitasi supaya beralih menjadi employer atau
pemberi kerja.

Dengan kata lain, program vokasi yang kini direaktivasi Kemendikbud juga bertanggung jawab
dalam memupus mentalitas pegawai atau pekerja yang jamak di Indonesia. Kecenderungan
masyarakat untuk memilih bekerja sebagai pegawai, misalnya, dan karena alasan politik juga
lainnya seperti diaminkan pemerintah, merupakan preseden buruk bagi kemajuan negara.
Negara harus memfasilitasi warganya untuk menjadi pewirausaha seperti yang dilakukan
negara-negara ekonomi maju.
Beberapa catatan Agar upaya memajukan warga negara ini terjadi dalam dunia pendidikan
vokasi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yang mencakup pilihan jurusan
berdasarkan minat dan bakat, kurikulum yang memiliki compellingness, dan tidak administratif,
serta proses pendidikan yang manusiawi.
Secara wacana, pemilihan juruan berdasarkan minat dan bakat bukan hal baru dalam dunia
pendidikan di Indonesia. Persoalan yang harus diatasi dalam penjurusan ini ialah adanya unsur
pemaksaan, baik dalam relasi sosial di rumah tangga maupun yang lebih sulit diatasi di tengah
masyarakat. Mungkin karena faktor kualitas literasi, jurusan ilmu-ilmu alam seperti lebih
terhormat, dan menjanjikan secara ekonomi jika dibandingkan dengan jurusan- jurusan lainnya.

11