Page 12 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 12
Sehingga, baik UU maupun peraturan-peraturan turunan tidak bisa jadi landasan menetapkan
upah minimum. PP 36/2021 juga tidak layak dipatuhi sebagai penetapan upah karena telah
mengurangi peran Dewan Pengupahan tingkat I, II dan III.
"Karena sekadar berdasarkan atas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga aspirasi
pekerja atau buruh terancam kehilangan tempat," kata Irsad.
Untuk itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY menuntut Pemda DIY mencabut UU Ciptaker
11/2020 dan PP turunannya. Menolak PP 36/2021 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK DIY
2022, lalu mencabut SK Gubernur DIY tentang UMP dan UMK 2022.
Kemudian, menetapkan UMK DIY berdasarkan survei KHL, lalu mencabut Permenaker 18/2020
tentang KHL, menetapkan Upah Minimum Sektoral DIY, memberikan layanan transportasi,
pendidikan dan penyediaan pangan murah bagi pekerja atau buruh.
Memperluas kriteria DTKS dengan memasukkan pekerja/buruh berpenghasilan UMKc+20
persen. Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh secara gratis, dan menyegerakan
pembentukan koperasi serikat pekerja/buruh maupun permodalannya.
"Serta, memberikan bantuan sarana prasarana bagi federasi serikat pekerja/buruh yang telah
memiliki usaha," ujar Irsad.
11
