Page 7 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul Buruh Nilai Pemerintah Salah Tetapkan Upah Minimum
Nama Media Koran Kaltara
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis dtk
Tanggal 2021-11-25 08:32:00
Ukuran 294x371mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 17.640.000

News Value Rp 88.200.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan
proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke
bawah

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gubernur pun yang mau naikkan upah lebih baik akan
diancam SE Mendagri dan bisa dikenakan sanksi

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya
keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat intemasional ada Menteri Dalam
Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Digabung aja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah
ada Kemnaker sekalian

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Anehnya juga Menaker minta didampingi Mendagri,
Kementerian Polhukam, dan Kejaksaan Agung untuk kumpulkan gubernur, wali kota, untuk
menjelaskan upah minimum harus sesuai ketetapan pemerintah. Kok penetapan upah minimum
pendekatannya keamanan. Maksudnya gimana? Mau mengancam mungkin

Ringkasan

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan akan mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi
Buruh PBB (International Labour Organization/ILO). Dia mengatakan ada cara yang salah yang
dilakukan pemerintah dalam proses penetapan upah minimum. Cara yang salah itu adalah
melakukan pendekatan keamanan pada proses penetapan upah minimum. Salah satu contohnya,
Said Iqbal menuding Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta 'bekingan'
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan sanksi kepada kepala daerah yang
enggan mengikuti aturan pemerintah pusat dalam penetapan upah minimum.

6