Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

KAWAL PUTUSAN MK, MASSA BURUH BAKAL GERUDUK GEDUNG SATE SIANG INI

Massa buruh akan berunjuk rasa di Gedung Sate yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota
Bandung siang ini (25/11/2021). Massa aksi ini akan mengawal pembacaan putusan terkait nasib
UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan,
pihaknya telah mengutus kurang lebih 3.000 buruh untuk mengawal langsung di MK. Sedangkan
2.000 buruh akan melakukan aksi di Gedung Sate.

"Terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja besok KSPSI Jabar meminta kepada MK
agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja karena UU
Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hal-hal buruh, terbukti
salah satu contoh adalah mengenai pengupahan dimana banyak daerah yang tidak mengalami
kenaikan upah minimum tahun 2022," ujar Roy dalam keterangan yang diterima, Kamis
(25/11/2021).
Roy mengatakan, penghitungan kenaikan upah minimum itu didasarkan pada perhitungan
formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Roy mengatakan kalaupun ada
daerah yang naik hanya rata-rata 1,09%.

"Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh
Indonesia, sehingga kita akan kawal di MK, persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak
oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja," ujar Roy.

Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Holyness N Singadimedja menegaskan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) masih tetap jadi acuan penetapan
upah minimum provinsi (UMP), meskipun saat ini statusnya masih dilakukan judicial review di
Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui serikat buruh dari berbagai wilayah di Indonesia menolak penetapan upah
minimum tahun 2022. Alasan penolakan itu karena upah minimum dihitung berdasarkan PP 36
Tahun 2021 yang menginduk kepada UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan mengumumkan nasib UU Cipta Kerja besok,
Kamis (25/11/2021). Judicial review sebelumnya diajukan oleh belasan elemen masyarakat yang
meminta UU tersebut dicabut dan dibatalkan MK.

"Ini dijadikan alasan oleh serikat pekerja untuk menolak UMK karena UU Cipta Kerja sedang di-
judicial review, ketika MK belum memutuskan apakah UU Cipta Kerja sah atau tidak, maka
selama belum ada putusan MK, UU itu dapat dilaksanakan atau diikuti," ujar Holyness dalam sesi
wawancara secara virtual, Rabu (24/11/2021).

Dari segi hukum, katanya, UU Cipta Kerja tetap dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada
azas praduga keabsahan. Selama UU itu masih bisa dilaksanakan maka penetapan UMK sesuai
aturan yang berlaku, yaitu ke UU Cipta Kerja dan PP 36," kata Holyness.

5