Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 8
BURUH NILAI PEMERINTAH SALAH TETAPKAN UPAH MINIMUM
Mau Mengadu ke PBB JAKARTA - Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan akan mengadukan
pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh PBB (International Labour Organization/ILO). Dia
mengatakan ada cara yang salah yang dilakukan pemerintah dalam proses penetapan upah
minimum.
Cara yang salah itu adalah melakukan pendekatan keamanan pada proses penetapan upah
minimum. Salah satu contohnya, Said Iqbal menuding Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) meminta 'bekingan' Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan
sanksi kepada kepala daerah yang enggan mengikuti aturan pemerintah pusat dalam penetapan
upah minimum.
"Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan
keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah," ungkap Said Iqbal dalam
konferensi pers virtual, Kamis (24/11).
Menurutnya sanksi itu jadi membatasi kepala daerah untuk menaikkan upah minimum pekerja
dengan layak. "Gubernur pun yang mau naikkan upah lebih baik akan diancam SE Mendagri dan
bisa dikenakan sanksi," ujarnya.
Sebagai anggota pengurus pusat ILO, dia menilai di negara lain penentuan upah minimum hanya
dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sejenisnya. Tidak ada campur tangan instansi
lainnya.
Namun yang jadi aneh menurutnya di Indonesia, justru Kemendagri ikut campur urusan
pengupahan. Said Iqbal juga sempat berujar buat apa ada Kemenaker bila urusan upah harus
ikut-ikut diurus instansi lain.
"Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau
jadi peserta dalam rapat intemasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam
penetapan upah minimum," ungkap Said Iqbal.
"Digabung aja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian," katanya.
Said Iqbal juga menyebutkan pendekatan keamanan juga diambil Kemnaker saat melakukan
sosialisasi upah minimum ke tingkat pemerintah daerah.
Dia mengatakan Kemnaker sampai harus mengundang berbagai kementerian, mulai dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), bahkan
Kejaksaan Agung.
"Anehnya juga Menaker minta didampingi Mendagri, Kementerian Polhukam, dan Kejaksaan
Agung untuk kumpulkan gubernur, wali kota, untuk menjelaskan upah minimum harus sesuai
ketetapan pemerintah. Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan. Maksudnya
gimana? Mau mengancam mungkin," ungkap Said Iqbal. (dtk)
caption:
KEPALA daerah akan terancam sanksi Mendagri.
7
