Page 3 - MODUL P5
P. 3

BAB 1
               MENGENAL PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA


               1.1.    Landasan Yuridis Kurikulum Merdeka
                       Landasan hukum/yuridis mengenai pengembangan kurikulum merdeka antara lain:
                       1.  Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
                              Alinea  keempat  pembukaan  UUD  RI  tahun  1945  yaitu  memajukan
                       kesejahteraan umum dan mecerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan hal
                       tersebut,  Pemerintah  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  termuat
                       dalam Pasal 31 UUD RI tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
                       yang semakin pesat dari tahun ketahun, maka pemerintah juga harus mengupdate
                       sistem  pendidikan  nasional  terutama  kurikulum  yang  dalam  hal  ini  dianggap
                       sebagai  “jantung”  pendidikan  yang  bersifat  fleksibel  terhadap  perkembangan
                       tersebut.

                       2.  UU No. 20 tahun 2003 Sisdiknas
                              Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan yaitu
                      dalam:Pasal 35 ayat (2)  berbunyi ) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai
                      acuan  pengembangan  kurikulum,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,
                      pengelolaan,  dan  pembiayaan;  Pasal  36  ayat  (1)  UU  No.  20  tahun  2003  berbunyi
                      Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada  standar  nasional
                      pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; Pasal 36 ayat (2) UU No.
                      20  tahun  2003  berbunyi  Kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan
                      dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan  pendidikan,
                      potensi daerah, dan peserta didik; Pasal 38 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 berbunyi
                      Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan
                      oleh  Pemerintah;  Pasal  38  ayat  (2)  UU  No.  20  tahun  2003  berbunyi  Kurikulum
                      pendidikan  dasar  dan  menengah  dikembangkan  sesuai  dengan  relevansinya  oleh
                      setiap  kelompok  atau  satuan  pendidikan  dan  komite  sekolah/madrasah  di  bawah
                      koordinasi  dan  supervisi  dinas  pendidikan  atau  kantor  Departemen  Agama
                      Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.
                              Dalam  pasal  38  ayat  2  terlihat  jelas  pengembangan  kurikulum  disesuaikan
                       dengan relevansi. Artinya terdapat kaitan/ hubungan mengenai permasalahan yang
                       sedang  dihadapi  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  hal  ini  terkait  dengan
                       kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat.
               3.  Cita-cita Ki Hadjar Dewantara
                              Pendidikan yang mampu menuntun minat, bakat dan potensi peserta didik.
   1   2   3   4   5   6   7   8