Page 18 - BULETIN 1154

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Baleg DPR RI Sosialisasi RUU
RI
DPR Pembentukan PTA di Bali

BALEG -

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Bali beserta jajaran. Foto: Ria/nvl

adan Legislasi (Baleg) DPR “Dalam rangka meningkatkan “Namun, agar masyarakat dan
RI mengapresiasi sikap efektifitas pembinaan, pengawasan pemangku kepentingan mengetahui
Gubernur Provinsi Bali dan pelayanan peradilan serta dalam rencana penyusunan RUU ini, kita
B yang menyambut baik rangka melaksanakan amanat Pasal 4 melakukan sosialisasi ke Bali sekaligus
rencana DPR RI yang akan membangun ayat (2) UU No 7 tahun 1989 tentang meminta masukan dari pemangku
Pengadilan Tinggi Agama di Bali Peradilan Agama sebagaimana kepentingan serta masyarakat,
melalui RUU tentang Pembentukan beberapa kali diubah terakhir dengan sehingga dapat mencerminkan
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali, UU Nomor 50 Tahun 2009 yang kebutuhan pelayanan hukum bagi
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, menyatakan bahwa daerah hukum masyarakat pencari keadilan dan untuk
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan pengadilan tinggi meliputi wilayah meningkatkan efektivitas dan efisien
Riau, Pengadilan Tinggi Agama provinsi. Maka perlu dibentuk pembinaan dan pengawasan lembaga
Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi pengadilan tinggi di tiap provinsi peradilan di bawahnya,” jelas Sodik.
Agama Kalimantan Utara yang saat ini yang belum memiliki, sehingga lebih Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan
tengah dibahas. dekat dengan lembaga pengadilan Koster menyambut baik atas penyusunan
Anggota Baleg DPR RI Sodik yang dibina dan diawasi. Salah RUU 5 PTA di wilayah Indonesia,
Mudjahid saat memimpin pertemuan satunya di Bali yang masih menyatu di termasuk PTA Bali. “Karena sampai
Tim Kunjungan Kerja Baleg dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram,” saat ini Provinsi Bali belum memiliki
jajaran Pemerintah Provinsi di kata Sodik. Pengadilan Tinggi Agama, untuk lebih
Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis Disampaikan politisi Partai Gerindra meningkatkan pelayanan hukum bagi
(3/6) menyampaikan pembentukan itu, peran serta lembaga peradilan masyarakat pencari keadilan di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama dilakukan dalam proses penegakan hukum tidak Bali serta mewujudkan tata peradilan
karena adanya pemekaran dipisahkan dari kehidupan berbangsa, yang sederhana, cepat dan biaya ringan
beberapa provinsi. Daerah hukum bernegara dan bermasyarakat, yang terjangkau oleh semua lapisan
suatu pengadilan tinggi yang mengingat pengadilan adalah suatu masyarakat, sudah saatnya membentuk
tadinya dalam satu provinsi sudah lembaga tempat memeriksa, mengadili PTA Bali di wilayah Bali,” katanya, seraya
terpecah menjadi dua provinsi, dan memutuskan atau menyelesaikan berharap pembentukan PTA dapat
hal ini menyebabkan pelaksanan sengketa hukum. Bahkan pengadilan membuat masyarakat Bali yang beragama
pengawasan dan pembinaan kurang dianggap sebagai benteng terakhir Islam selalu menjadikan hukum sebagai
optimal. bagi para pencari keadilan. panglima di Bali. rnm/sf

18 Nomor 1154/II/VI/2021 • Juni 2021