Page 21 - BULETIN 1154

Pansus DPR Serap
ANSUS - DPR RI Masukan RUU

Landas Kontinen

P di Sulut

ilayah perairan laut
Indonesia berdasarkan
Konvensi Hukum
W Laut Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) atau UNCLOS
1982 terbagi menjadi tiga wilayah,
yaitu laut teritorial, zona ekonomi
eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.
Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut
Indonesia dapat menetapkan wilayah
landas kontinen Indonesia. Penetapan
tersebut dimaksudkan untuk
mengamankan kepentingan nasional
Indonesia di laut, terutama berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya
alam, baik hayati maupun nonhayati. Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus Landas Kontinen DPR RI TB. Hasanuddin. Foto: Aisyah/nvl
“Provinsi Sulawesi Utara itu
berbatasan dengan negara lain,
termasuk pulau-pulau terluar yg Landas Kontinen ini sangat penting
memang harus mendapatkan bagi daerah yang dipimpinnya, karena
perlindungan secara hukum. Undang- letak geografis Sulut yang berada di
Undang Nomor 1 Tahun 1973 itu sudah MUDAH MUDAHAN bibir Pasifik. Menurutnya, hal ini sangat
tua dan kemudian ada UNCLOS DENGAN ADANYA baik karena dapat mengetahui potensi-
1982 perlu diperbaharui, dengan potensi yang akan menjadi manfaat
diperbaharuinya perlu masukan- UNDANG-UNDANG bagi rakyat Sulut. “Mudah mudahan
masukan (dari pemerintah daerah dan INI KITA LEBIH DAPAT dengan adanya undang-undang ini kita
stakeholder),” kata Ketua Tim Kunjungan MANFAAT LEBIH BANYAK lebih dapat manfaat lebih banyak dan
Kerja Pansus Landas Kontinen DPR RI DAN KEAMANAN DI keamanan di sekitar perbatasan lebih
TB. Hasanuddin saat pertemuan dengan SEKITAR PERBATASAN terjaga dengan adanya pendekatan
Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran LEBIH TERJAGA DENGAN seperti ini,” harap Olly.
di Manado, Sulut, Jumat (4/6). Pertemuan ini turut dihadiri
Politisi PDI-Perjuangan ini ADANYA PENDEKATAN Komandan Lantamal VIII TNI AL,
menambahkan, bahwa Rancangan SEPERTI INI Kepala Kantor Kamla Zona Matirim,
Undang-Undang (RUU) Landas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kontinen ini merupakan inisiatif dari untuk menggolkan pembahasan RUU (Forkopimda) Sulut, Akademisi
pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan ini, namun dibutuhkan masukan serta Universitas Sam Ratulangi, Kepala Kantor
dan Perikanan (KKP). Hasanuddin data yang valid dan akurat dari daerah. PT. Pertamina (Persero) Sulut dan Kepala
memastikan, Tim Pansus DPR RI telah Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Divisi Regional PT. Telekomunikasi
siap bekerja sama dengan pemerintah Dondokambey mengatakan, RUU Indonesia Tbk. Sulut. ais/sf

Nomor 1154/II/VI/2021 • Juni 2021 21