Page 19 - BULETIN 1154

Baleg Serap Aspirasi masyarakat dalam pembentukan
RI pengadilan tinggi agama nantinya.
“Dari hasil tinjauan lapangan Tim
DPR RUU Pembentukan Kunker Baleg kondisi Pengadilan Agama
Sorong saat ini masih belum layak
dari sisi luas ruangan dan berbagai
fasilitas pendukung lainnya. Ruang
BALEG - PTA di Sorong sidangnya terlalu sempit untuk ukuran
masyarakat Papua yang memiliki budaya
berkumpul bersama ketika ada kasus-
kasus di pengadilan,” ungkap Sturman.

im Kunjungan Kerja
Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI dipimpin Anggota
T Baleg Sturman Panjaitan
melakukan pertemuan dengan jajaran
Pemerintah Provinsi Papua Barat
dan Pengadilan Agama se-Provinsi
Papua Barat. Hal tersebut dilakukan
dalam rangka Penyusunan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Pembentukan
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua
Barat.
“Sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa
pengadilan tinggi dibentuk dengan
undang-undang maka pembentukan
pengadilan tinggi agama di beberapa Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat. Foto: Oji/nvl
provinsi yang belum memiliki
pengadilan tinggi agama sebagaimana Ia menyarankan agar dipikirkan dari
Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, sekarang proporsional luas ruangan PTA
Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi agar nantinya mampu mengakomodasi
Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan DARI HASIL TINJAUAN kebutuhan masyarakat Papua Barat.
Utara diawali dengan membuat payung Di lain pihak, Ketua Pengadilan Tinggi
hukum undang-undang,” ungkap LAPANGAN TIM KUNKER Agama Jayapura, H. Agus Budiadji
Sturman di Kota Sorong, Papua Barat, BALEG KONDISI mengungkapkan harapannya agar
Senin (7/6). PENGADILAN AGAMA pembetukan PTA Sorong bisa segera
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan SORONG SAAT INI MASIH terealisasi karena menjadi salah satu
ini menambahkan, masyarakat BELUM LAYAK DARI SISI kebutuhan riil di Papua Barat. Selama
Provinsi Papua Barat saat ini bila LUAS RUANGAN DAN ini pihaknya kesulitan melakukan
ingin memperoleh keadilan hukum pembinaan dari Jayapura ke wilayah
pada peradilan banding harus lintas BERBAGAI FASILITAS Papua Barat karena harus melalui jalur
provinsi yaitu ke Pengadilan Tinggi PENDUKUNG LAINNYA. pesawat dengan biaya tinggi yang sulit
Agama Jayapura. Hal ini tentu terjangkau dengan anggaran pembinaan
cukup menyulitkan bagi masyarakat, yang ada.
sementara di sisi lain juga menjadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi “Jika sudah dibentuk PTA Papua
masalah jarak rentang kendali pembinaan dan pengawasan oleh Barat kami akan sangat gembira karena
pembinaan dan pengawasan bagi peradilan tinggi kepada lembaga akan memutus kesulitan pembinaan
Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. peradilan di bawahnya,” tandasnya. selama ini. Kita ke depan akan selalu
“Pembentukan Pengadilan Anggota Komisi I DPR RI ini berkoordinasi terkait pelimpahan
Tinggi Agama ini untuk memenuhi menambahkan agar bagaimana wewenang dan perkara dalam masa
kebutuhan pelayanan hukum bagi wilayah Papua Barat yang luas ini, transisi jika PTA Sorong terealisasi,”
masyarakat pencari keadilan dan untuk bisa mengakomodir adat komunal pungkas Agus. oji/es

Nomor 1154/II/VI/2021 • Juni 2021 19