Page 5 - BULETIN 1167

Usaha Penyelesaian
OMISI II - DPR RI Perhitungkan Berbagai Aspek
Konflik Pertanahan harus

K

Pertemuan Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR dengan Pemprov Jatim dan Kanwil BPN Jatim. Foto: Dep/nvl

onflik pertanahan dan konflik pertanahan dihadapkan penyelesaiannya. Masalah ini bukannya
merupakan persoalan pada dilema-dilema antara berbagai semakin mereda tetapi justru semakin
yang kronis dan bersifat kepentingan yang sama-sama bereskalasi dari waktu ke waktu dan
K klasik serta berlangsung penting. Mencari keseimbangan atau mengarah pada tindakan-tindakan
dalam kurun yang lama dan terjadi win-win solution atas konflik yang anarki yang merugikan semua pihak.
dimana-mana. Sengketa dan sudah terjadi jelas membutuhkan “Konflik dan sengketa tanah ini
konflik pertanahan adalah bentuk upaya yang tidak mudah. Karena itu sudah lama dibiarkan terjadi sehingga
permasalahan yang sifatnya kompleks dibutuhkan pemahaman mengenai masalahnya semakin berlarut-larut
dan multi dimensi. Oleh karena itu akar konflik, faktor pendukung dan yang kemudian menjadi sebuah kasus
usaha pencegahan, penanganan faktor pencetusnya sehingga dapat yang sangat kompleks dan masalahnya
dan penyelesaiannya harus dirumuskan strategi dan solusinya,” tidak mudah lagi dipecahkan. Hal ini
memperhitungkan berbagai aspek baik kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu. menjadi perhatian Panja Permasalahan
hukum maupun nonhukum. Dengan usaha-usaha penyelesaian Agraria Komisi II DPR RI yang tugasnya
Demikian disampaikan Ketua Panja akar masalah, lanjut Junimart, membidangi pertanahan,” tandas
Pemberantasan Mafia Pertanahan diharapkan sengketa dan konflik politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Komisi II DPR Junimart Girsang dalam pertanahan dapat ditekan semaksimal Junimart menyampaikan, Panja
agenda pertemuan Tim Kunspek mungkin, sekaligus menciptakan Pemberantasan Mafia Pertanahan
Komisi II DPR RI dengan jajaran suasana kondusif dan terwujudnya Komisi II DPR RI ke Jatim ingin
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepastian hukum dan keadilan agraria mendapatkan informasi yang lebih
perwakilan Polda Jatim, Kajati Jatim, yang mensejahterakan. mendalam tentang tindak lanjut
dan Pejabat Kementerian ATR/BPN Ditegaskannya, masalah konflik penanganan penyelesaian kasus-kasus
Jatim di Kota Surabaya, Selasa (7/9). dan sengketa pertanahan merupakan tanah, khususnya yang melibatkan
“Seringkali penanganan dan persoalan besar bagi bangsa dan praktek mafia tanah yang terjadi di
penyelesaian terhadap sengketa negara ini karena tidak kunjung ada wilayah Jawa Timur. dep/es

Nomor 1167/II/IX/2021 • September 2021 5