Page 7 - BULETIN 1167
P. 7

Wilayah TN Halimun                                              kabupaten baik di Kabupaten Bogor,
      OMISI IV - DPR RI  Salak Harus Tetap                                     pertumbuhan ekonomi sekitarnya,
                                                                               Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten
                                                                               Lebak, sehingga (TN Halimun) memiliki
                                                                               implikasi yang cukup kuat untuk

                                                                               terutama menjual kecantikannya,
               Lestari
                                                                               bukan mengeksploitasinya,” ujar
                                                                               Dedi usai memimpin pertemuan Tim
                                                                               Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV

                                                                               Lingkungan Hidup dan Kehutanan
                                                                               (KLHK) di TN Halimun Salak, Bogor,
      K                                                                        DPR RI dengan jajaran Kementerian
                                                                               Jabar, Kamis (2/9). 
                                                                                 Turut hadir, Dirjen Konservasi
                                                                               SDA dan Ekosistem KLHK, Dirjen
                                                                               Pengelolaan Hutan Lestari KLHK,
                                                                               Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
                                                                               dan wakil masyarakat pelaksana
                                                                               kegiatan konservasi di Pusat Konservasi
                                                                               Rehabilitasi Elang Jawa. Dedi juga
                                                                               menyayangkan sumber pembiayaan
                                                                               pemeliharaan TN Halimun masih
                                                                               rendah. Untuk itu ke depannya politisi
                                                                               Partai Golkar tersebut meminta agar
                                                                               anggaran pembiayaan ditambah, agar
                                                                               kebutuhan untuk keberlangsungan
                                                                               kegiatan maupun program di TN
                                                                               Halimun Salak tercukupi. 
                                                                                 “Anggaran harus ditingkatkan,
                                                                               dan dana bagi hasilnya harus mulai
                                                                               ditata. Saya katakan sumber-sumber
                                                                               pendapatan yang bersumber dari
                                                                               taman nasional harus balik lagi ke
                                                                               taman nasional. Dan itu (dananya)
                                                                               besar kalau kita hitung penghasilan
                                                                               dari energi dan air. Jangan ada lagi
               Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau TN Halimun   yang harusnya elang-elang yang ada
               Salak di Bogor, Jawa Barat. Foto: Azka/nvl                      di wilayah konservasi diberikan makan
                                                                               kelinci ini hanya diberikan marmut
                            akil Ketua Komisi                                  karena keterbatasan anggaran,”
                            IV DPR RI Dedi                                     tandas Dedi. 
                            Mulyadi menilai                                      Kang Dedi, sapaan akrabnya, juga
               W kawasan konservasi            SUMBER-SUMBER                   meminta agar kawasan TN Halimun
               rehabilitasi Elang Jawa yang berada   PENDAPATAN YANG           Salak yang sudah alih fungsi, bisa
               di Taman Nasional (TN) Halimun Salak,   BERSUMBER DARI          berubah lagi menjadi kawasan taman
               Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,   TAMAN NASIONAL          nasional. “Kalau kemarin pernah
               masih terjaga dengan baik. Namun agar                           113.000 ribu hektar, ya ke depan bisa
               ekosistem hutannya tetap lestari, Dedi   HARUS BALIK LAGI KE    menjadi 140.000 ribu hektar atau
               meminta sumber pembiayaan, honor   TAMAN NASIONAL.              200.000 ribu hektar. Bukan hanya di
               pegawai, hingga rehabilitasi lahan                              sini, tapi di berbagai tempat, karena
               harus ditingkatkan. Selain itu, kawasan   termasuk seluruh pemerintah daerah di   oksigen kemudian karbon sesuatu
               menuju pusat konservasi harus ditata   sekelilingnya.           yang sangat mahal yang harus dijaga,”
               kembali. Dan untuk mewujudkannya,   “Landscape-nya harus diperbaiki   ungkap politisi daerah pemilihan (dapil)
               seluruh pihak harus terintegrasi,   dan perlu integrasi dengan pemerintah   Jawa Barat VII itu.   azk/sf


                                                                              Nomor 1167/II/IX/2021  •  September 2021  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12