Page 6 - BULETIN 1167

BULETIN Parlementaria

Tinjau Way Kambas,
OMISI IV - DPR RI Komisi IV Jaring Masukan

Revisi UU Konservasi

K
aman Nasional Way Kambas secara langsung dengan para pelaku Terkait hal itu, Sudin menyampaikan
(TNWK) merupakan rumah kegiatan konservasi di lapangan terkait pihaknya mendukung pembangunan
berbagai keanekaragaman poin revisi UU Nomor 5 Tahun 1990. kanal pembatas antara areal TNWK
T hayati, khususnya Gajah dan Salah satu poin yang akan direvisi dengan desa-desa penyangga.
Badak Sumatera. Namun, TNWK saat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, yakni Pembangunan kanal pembatas
ini mengalami banyak ancaman dari sanksi hukuman bagi pelaku perusakan bertujuan untuk mengantisipasi konflik
luar seperti perburuan liar, konflik satwa dan perburuan liar di hutan konservasi gajah dan manusia. “Hal ini tentunya
dengan manusia bahkan kebakaran sehingga menimbulkan efek jera. harus segera diselesaikan. Tadi pihak
hutan dan lahan (karhutla). “Bagaimana masalah hukuman ini TNWK menjelaskan tentang kanal
Demikian mengemuka dalam bisa membuat efek jera bagi perusak sekitar perbatasan belum maksimal.
Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU kawasan hutan dan membunuh Selanjutnya, gajah yang ada di Hutan
Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun satwa yang dilindungi. Ini yang paling Konservasi TNWK juga terusik akibat
1990 tentang Konservasi Sumberdaya penting sebenarnya,” kata politisi PDI- seringnya kebakaran hutan. Dua
Alam Hayati dan Ekosistemnya ke Taman Perjuangan tersebut. Selain menjaring persoalan ini harus kita cari solusinya,”
Nasional Way Kambas, Lampung Timur, masukan, Komisi IV juga menyoroti terang Sudin lebih lanjut.
Kamis (2/9). Kunjungan Kerja dipimpin berbagai permasalahan yang kerap Salah satu solusi yang dimaksud
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Turut hadir terjadi di kawasan taman nasional. dengan membangun kanal pembatas
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Terungkap salah satu penyebab konflik antara hutan dan perkampungan
Kehutanan (LHK) Alue Dohong dan Dirjen manusia dengan satwa seperti gajah sepanjang 8 kilometer dengan
KSDAE KLHK Wiratno. yaitu rusaknya kanal pembatas antara perkiraan anggaran senilai Rp10
Sudin mengatakan, Komisi IV ingin areal hutan TNWK dengan desa-desa milliar. Sudin mengatakan, akan
mendapatkan informasi dan berdiskusi penyangga di sekitarnya. memperjuangkan pembangunan kanal
tersebut dalam pembahasan anggaran
berikutnya bersama pemerintah.
“Untuk itu saya berjanji bersama-
sama teman Komisi IV DPR RI akan
kita usulkan pada rapat pembahasan
anggaran tahun 2022 senilai Rp10
milliar,” imbuhnya. Sementara itu,
terkait upaya penanggulangan
karhutla di TNWK, Komisi IV akan
mengupayakan pengadaan alat
berat eskavator, untuk mengatasi
pembukaan lahan dengan cara
membakar serta bisa digunakan untuk
pembuatan embung.
Dalam kesempatan tersebut,
Komisi IV juga memberikan bantuan
berupa 5 unit motor roda tiga yang
disertai tabung pengangkut air khusus
untuk memadamkan api jika terjadi
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke TNWK Lampung. Foto: Anne/nvl kebakaran di kawasan TNWK. ann/sf

6 Nomor 1167/II/IX/2021 • September 2021