Page 11 - BULETIN 1160

PT Pupuk Indonesia
OMISI IV - DPR RI Harus Tindaklanjuti

Temuan BPK

K
Produksi (HPP) yang terlalu tinggi pengecer. Hal ini berpotensi ada petani
karena memasukan biaya-biaya yang yang tidak mendapatkan haknya sesuai
seharusnya bukan komponen biaya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
produksi sehingga tidak sesuai dengan (RDKK) atau menyebabkan kelangkaan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor pupuk di lapangan.
01/Permentan/Sr.130/1/2012 Tentang “Persoalan besar pupuk bersubsidi
Komponen Harga Pokok Penjualan terletak pada besarnya angka subsidi
Pupuk Bersubsidi untuk sektor pupuk oleh negara dan manajemen
pertanian. penyaluran yang tidak tepat sasaran
“Temuan lain dalam laporan BPK menyebabkan pupuk bersubsidi
tersebut adalah terkait manajemen langka, sehingga tetap tidak bisa
hubungan kerja dengan para dirasakan oleh banyak petani dan
rekanan yang menyebabkan tidak bisa mendongkrak produktivitas
pemborosan pada biaya petani. Alhasil angka pertumbuhan
distibusi yang ujungnya juga produksi panen padi petani menjadi
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto: Arief/Man
dibebankan pada Harga Pokok stagnan bahkan cenderung menurun,”
Produksi yang menyedot subsidi pupuk papar legislator Fraksi PKS itu.
erdasarkan laporan temuan negara pada pembiayaan yang tidak Dikatakannya, angka subsidi
BPK semester II tahun semestinya,” ungkapnya. yang sebesar Rp34,2 triliun hanya
2020 terhadap PT Pupuk Di samping itu, sambung Slamet, mensubsidi sekitar 34 persen dari
B Indonesia (Persero) dan ditemukan juga penyaluran pupuk kebutuhan RDKK, atau sekitar 8,8 juta
anak perusahaannya yaitu PT Pupuk bersubsidi yang belum direncanakan, ton dari 26,2 juta ton.
Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, PT dilaksanakan dan dipantau secara Ia mengatakan, di sisi lain
Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya cermat sehingga tidak tepat sasaran kita sebenarnya banyak melihat
Palembang, PT Pupuk Iskandar mulai dari distributor sampai ke kemampuan petani, UKM dan
Muda, PT Petrokimia Gresik, PT perusahaan swasta menciptakan
Pupuk Indonesia Logistik, ditemukan pupuk murah yang bagus dan diminati
beberapa penyimpangan yang petani. Tetapi pemerintah melakukan
merugikan negara. pembatasan dan mekanisme izin yang
Menanggapi hal tersebut, TERKAIT MANAJEMEN super ketat sehingga sulit ditembus,
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet HUBUNGAN KERJA lebih ketat dari masuknya pupuk impor.
menyampaikan, di tengah penghargaan “Di tengah kelangkaan pupuk
atas keberhasilan PT Pupuk Indonesia DENGAN PARA REKANAN bersubsidi dan tingginya subsidi pupuk,
membukukan keuntungan, namun YANG MENYEBABKAN saya menyarankan agar presiden
tetap harus memperhatikan temuan PEMBOROSAN PADA membuka pembatasan peran serta
BPK tersebut. “Jangan sampai ada BIAYA DISTIBUSI YANG masyarakat untuk ikut membangun
kesan subsidi pupuk untuk petani justru UJUNGNYA JUGA negara melalui penemuan pupuk bagus
banyak dinikmati oleh BUMN Pupuk,“ DIBEBANKAN PADA dan murah dan menekan pemborosan.
tukas Slamet dalam rilisnya, yang di BUMN harus efisien dan tidak kalah
terima Parlementaria Selasa (20/7). HARGA POKOK PRODUKSI bersaing dengan pupuk buatan petani,
Slamet menjelaskan, ada banyak YANG MENYEDOT UKM atau swasta lainnya,” pungkas
temuan BPK terkait Harga Pokok SUBSIDI PUPUK NEGARA legislator dapil Jabar IV itu. dep/es

Nomor 1160/IV/VII/2021 • Juli 2021 11