Page 6 - BULETIN 1160

BULETIN Parlementaria
BULETIN

DPR Perkenalkan
I
R
R
P Tata Kelola Baru Penggunaan
D
-
A
N Dana Otsus dalam UU
R
U
P
I
R
A
P
etua Pansus Otonomi
Khusus (Otsus) Papua DPR
RI Komarudin Watubun
K memperkenalkan tata kelola
baru penggunaan dana Otsus yang
terdapat dalam Undang-Undang (UU)
Otsus Papua yang baru saja disahkan
dalam Rapat Paripurna pada Kamis
(15/7). Menurutnya, permasalahan
mengenai dana Otsus di Papua
maupun Papua Barat ini lebih dari
sekadar jumlah dana yang disalurkan.
“Sekalipun Pansus DPR dan
pemerintah bersepakat bahwa Dana
Otsus mengalami peningkatan dari
2 persen DAU Nasional menjadi
2,25 persen, namun, RUU ini telah
memperkenalkan sebuah tata kelola
baru bagi penggunaan Dana Otsus,” Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun. Foto: Runi/Man
jelas Komarudin dalam Laporan Pansus
RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua
di hadapan Rapat Paripurna yang digelar OAP, tingkat kesulitan geografis, dan dilakukan dengan melibatkan peran
di Gedung Nusantara II, Senayan, indeks kemahalan konstruksi. Hal ini pemerintah pusat dan pemerintah
Jakarta, Kamis (15/7). dengan mempertimbangkan situasi dan daerah. Dalam hal ini, DPD juga
Komarudin melanjutkan, tata kelola kondisi di Papua saat ini,” imbuh politisi akan dilibatkan dalam pengawasan
tersebut memiliki dua skema,yakni PDI-Perjuangan ini. pengelolaan dana Otsus. Penggunaan
penerimaan umum dan penerimaan Kemudian, lanjut Komarudin, untuk dana Otsus ini pun, lanjut Komaruddin,
yang berbasiskan kinerja pelaksanaan. mekanisme pembagian dana Otsus nantinya juga memiliki rencana induk
Penerimaan berbasiskan kinerja yang ditetapkan oleh Menteri PPN/
pelaksanaan ini mengatur bahwa Kepala Bappenas.
sebesar minimal 30 persen dialokasikan Perubahan Undang-Undang ini
untuk pendidikan, dan 20 persen untuk diharapkan dapat memperbaiki
kesehatan. Menurut Anggota Komisi II dan menyempurnakan berbagai
DPR RI tersebut, aturan ini merupakan TATA KELOLA kekurangan dalam pelaksanaan
sebuah skema baru yang diharapkan TERSEBUT MEMILIKI otonomi khusus. Sehingga dapat
mampu meningkatkan pendidikan dan DUA SKEMA,YAKNI lebih tepat sasaran, sebagai upaya
kesehatan di Papua, yang pada akhirnya PENERIMAAN meningkatkan harkat dan martabat
akan menyejahterakan Orang Asli UMUM DAN masyarakat di Papua khususnya OAP.
Papua (OAP). PENERIMAAN YANG Melalui perubahan tata kelola dana
“RUU ini juga mengatur indikator Otsus, diharapkan berbagai persoalan
dalam pembagian penerimaan dana BERBASISKAN KINERJA pembangunan selama ini dapat diatasi,”
Otsus termasuk memperhatikan jumlah PELAKSANAAN ujar legislator dapil Papua itu. hal/sf

6 Nomor 1160/IV/VII/2021 • Juli 2021