Page 9 - BULETIN 1160
P. 9
Perpanjangan PPKM Bali yang telah berlangsung mulai 3
Juli, dan berakhir 20 Juli itu.
OMISI II - DPR RI Harus Dibarengi Juli, pelaksanaan PPKM Darurat
“Dari pengamatan lapangan
yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13
di banyak tempat tidak berjalan
Pengawasan Ketat
optimal. Penyekatan transportasi
publik hanya serius dilakukan hari
Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu)
mana,” urai politisi daerah pemilihan
Jawa Tengah VI itu.
K Pemerintah terlihat lalu lintas bebas dimana-
Selain itu menurutnya, beberapa
tempat perbelanjaan tetap buka
seperti hari-hari biasa, meskipun
bukan penyedia bahan makanan
dan peralatan kesehatan. Luqman
juga melihat masih banyak orang
makan di warung-warung makan,
sehingga seolah-olah tidak ada
pengawasan dari aparat pemerintah
daerah setempat.
“Saya melihat semua itu, tanggal
13 Juli di beberapa tempat yang
masuk wilayah administrasi Kota
Depok dan Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, pada tanggal 7-11 Juli,
saya memantau beberapa daerah
di Jawa Tengah, juga melihat hal
serupa,” kata Luqman.
Lebih lanjut politisi F-PKB
tersebut mengatakan, penurunan
mobilitas warga dalam kebijakan
PPKM Darurat memang terjadi,
namun tidak sebanding dengan
laju penularan Covid-19. Masih
menurut Luqman, maka harus diakui
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto : Andri/Man
pelaksanaan PPKM Darurat banyak
kelemahan di lapangan dan tentu
akil Ketua Komisi kesehatan maupun ekonomi,” kata banyak faktor yang menyebabkan
II DPR RI Luqman Luqman dalam keterangan tertulisnya hal tersebut.
Hakim menilai yang diterima Parlementaria, Jumat Ia menilai yang utama adalah
W rencana pemerintah (16/7). Ia menilai apabila pemerintah tingginya kejenuhan masyarakat
memperpanjang Pemberlakuan ragu akan kemampuannya melakukan pada pandemi Covid-19 yang sudah
Pembatasan Kegiatan Masyarakat pengawasan maka sebaiknya PPKM berlangsung 1,5 tahun; kedua,
(PPKM) Darurat harus dibarengi Darurat di Jawa-Bali tidak perlu banyak pemerintah daerah yang
dengan pengawasan ketat. Tak diperpanjang. kurang tegas dalam pelaksanaan
lupa pula, perlu adanya ketegasan Jika demikian, ia menilai, sebaiknya dan pengawasan PPKM Darurat.
pemberian sanksi kepada siapapun pemerintah perlu mulai menyusun “Juga banyak daerah yang tidak
yang melanggarnya. kebijakan alternatif lain pengendalian memberi penjelasan clear mengenai
“Karena tanpa pengawasan Covid-19. Untuk itu Luqman meminta bantuan sosial kepada masyarakat
yang ketat, PPKM Darurat lebih pemerintah harus mengevaluasi terdampak pandemi selama PPKM
banyak mendatangkan kerugian secara jujur dan obyektif atas Darurat berlangsung,” kata Luqman
bagi masyarakat baik pada aspek pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa- menutup pernyataannya. ah/sf
Nomor 1160/IV/VII/2021 • Juli 2021 9
