Page 8 - BULETIN 1160
P. 8

BULETIN            Parlementaria
              BULETIN

                Alih Fungsi Fasilitas Kemenhan
       OMISI I - DPR RI  Jadi RS Covid-19 Diapresiasi












                        DPR RI Muhammad
                                                Politisi Partai NasDem ini
                                                                              meminta semua pihak menahan diri
                        Farhan menyambut
                                                                              untuk tidak memberikan komentar
                                              mengingatkan bahwa PPKM Darurat
       K                nggota Komisi I       kepada Parlementaria, Jumat (16/7).   ujarnya. Di sisi lain, Farhan juga
              A baik langkah Menteri          belum berakhir. Ia menyarankan   yang cenderung malah membuat
              Pertahanan Prabowo Subianto untuk   pemerintah segera mengevaluasi dan   masyarakat bingung. 
              mengalihfungsikan sejumlah fasilitas   menganalisis dengan data akurat.   Dalam situasi krisis ini, kata dia,
              Kementerian Pertahanan (Kemhan)   Sebab, lanjut dia, klaster keluarga kini   semua pihak hendaknya memberikan
              menjadi rumah sakit darurat Covid-19.   menjadi penyumbang terbesar kasus   komentar yang menenangkan dan
              Menurutnya, utilitas fasilitas dan tenaga   positif Covid-19 di Indonesia.   optimistis agar imunitas masyarakat
              kesehatan TNI akan memberikan     “Perlu diawasi dengan ketat   bisa terjaga bahkan naik. “Komentar-
              kontribusi besar untuk penanganan   pelaksanaan PPKM darurat, sumber   komentar miring akan melemahkan
              pandemi Covid-19.               melonjak kasus positif ada di mana?   imunitas masyarakat. Kita berharap
                Fasilitas Kemhan yang         Saatnya pemerintah pusat membedah   situasi krisis ini tidak diboncengi
              dialihfungsikan itu diantaranya Gedung   secara objektif wilayah per wilayah yang   agenda politik oleh pihak-pihak tertentu
              Pusat Pendidikan dan Pelatihan   kasus Covid-19 di daerahnya masih   dengan tujuan-tujuan tertentu pula,”
              Manajemen Pertahanan (Pusdiklat   terus meningkat,” ujarnya.    tutup Farhan.   ann/sf
              Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa di   Legislator dapil Jawa Barat I itu
              Pondok Labu, Jakarta Selatan. Gedung   menambahkan, khusus wilayah
              tersebut diketahui memiliki daya   Jabodetabek, jika perlu dibentuk
              tampung 172 kamar dengan kapasitas   tim khusus untuk menangani
              344 tempat tidur.               penyebaran Covid-19. Apabila
                Selain itu, Kemhan juga tengah   klaster keluarga menjadi persoalan
              menyiapkan Badiklat Kemhan Salemba   tersendiri peningkatan Covid-19,
              Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di   maka Pemerintah Provinsi DKI
              Rumpin Bogor dan mes stand by force   Jakarta, Jawa Barat dan Banten
              di IPSC Sentul Bogor sebagai Rumah   wajib menyediakan tempat isolasi
              Sakit Darurat Covid-19. Sehingga, jumlah   mandiri dengan memanfaatkan
              tempat tidur yang disiapkan Kemhan   bangunan yang tidak terpakai. 
              untuk menghadapi lonjakan kasus Covid   “Pemerintah perlu lebih
              19 mencapai 1.650 tempat tidur untuk   gencar menjelaskan persoalan
              wilayah Jabodetabek.            semakin tingginya penambahan
                Farhan mengatakan kontribusi   tersebut agar tidak menimbulkan
              Kemhan termasuk kementerian     kepanikan masyarakat,”
              dan lembaga lain diperlukan untuk
              mengatasi pandemi. Hal yang sama
              hendaknya juga harus datang dari
              masyarakat yakni patuh pada aturan
              Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat (PPKM) Darurat dengan
              penuh kesadaran. 
                “Kita prihatin. Sebab jumlah kasus
              positif Covid-19 terus meningkat,
              padahal PPKM darurat sudah diterapkan
              di Jawa dan Bali sejak 3 Juli,” kata
              Farhan dalam keterangan tertulisnya      Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. Foto: Jaka/Man


              8   Nomor 1160/IV/VII/2021  •  Juli 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13