Page 5 - BULETIN 1161
P. 5

DPR Desak Pemerintah
        RI             Percepat Distribusi Vaksin

       PIMPINAN - DPR  Covid-19 Hingga ke Pedalaman
















                                                                                 SYARAT MENGIKUTI
                                                                                 VAKSINASI MESTI
                                                                                 DISEDERHANAKAN
                                                                                 AGAR MEMUDAHKAN
                                                                                 MASYARAKAT ADAT
                                                                                 DAN KELOMPOK RENTAN
                                                                                 MENGAKSES VAKSIN
                                                                                 SEBAB TIDAK SEDIKIT
                                                                                 MASYARAKAT ADAT,
                                                                                 KELOMPOK DISABILITAS,
                                                                                 ANAK-ANAK DI PANTI
                                                                                 ASUHAN, LANSIA, DAN
                                                                                 TUNAWISMA YANG
                                                                                 TIDAK MEMILIKI NIK
                 Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Foto: IST/Man
                             akil Ketua DPR        Politisi Partai Kebangkitan Bangsa   disederhanakan agar memudahkan
                             RI Muhaimin         (PKB) itu menekankan agar vaksin   masyarakat adat dan kelompok
                             Iskandar mendesak   didistribusikan hingga ke kampung-  rentan mengakses vaksin. Sebab
                 W pemerintah untuk              kampung dan wilayah pedalaman   tidak sedikit masyarakat adat,
                 segera mempercepat distribusi   yang belum tersentuh vaksinasi.   kelompok disabilitas, anak-anak
                 vaksin Covid-19. Mengingat, Gus   Gus Muhaimin mengingatkan,    di panti asuhan, lansia, dan
                 Muhaimin, sapaan akrabnya,      berdasarkan konstitusi, pemerintah   tunawisma yang tidak memiliki
                 mendengar masih banyak          wajib melindungi seluruh rakyat   nomor induk kependudukan (NIK). 
                 masyarakat yang belum divaksinasi   Indonesia tanpa terkecuali.   “Petugas di lapangan harus
                 akibat adanya keterbatasan suplai   “Saya minta agar vaksinasi   memahami kondisi masyarakat.
                 vaksin Covid-19 ke berbagai penjuru   terus dimasifkan dan dipercepat   Jika ada kasus-kasus seperti itu
                 daerah di Indonesia.            pengirimannya ke daerah         jangan lantas masyarakat tidak
                   “Padahal, saya sudah cek      dengan menyasar seluruh lapisan   bisa mendapatkan hak untuk
                 langsung ke Biofarma bahwa      masyarakat. Termasuk, yang di   sehat, hak untuk terlindungi
                 sebenarnya stok vaksin tersedia.   kampung-kampung karena kasus   dari potensi tertular dan bahkan
                 Ini harus menjadi atensi bagaimana   Covid-19 juga cukup banyak terjadi   menjadi korban Covid-19,” pungkas
                 agar distribusi vaksin ke daerah bisa   di kampung-kampung,” tandas   legislator dapil Jawa Timur VIII itu.
                 lebih dipercepat lagi sehingga semua   Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang   Seperti diberitakan, pemerintah
                 masyarakat bisa divaksin,” ujar Gus   Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.   tercatat sudah mengamankan 440
                 Muhaimin dalam keterangan pers    Gus Muhaimin menegaskan,      juta dosis vaksin Covid-19 hingga
                 kepada Parlementaria, Kamis (29/7).   syarat mengikuti vaksinasi mesti   akhir tahun 2021 ini.   pun/sf


                                                                                 Nomor 1161/I/VIII/2021  •  Agustus 2021  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10