Page 8 - BULETIN 1161

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Transformasi Data Analog
OMISI II - DPR RI ke Digital dapat Tingkatkan

Kualitas Pelayanan Publik

K
akil Ketua pihak dan lembaga terkait. tersebut dapat berfungsi lebih maksimal
Komisi II DPR RI “Dalam Panja nanti PSP2D sebagai melakukan pengawasan dan tindak
Junimart Girsang badan yang bisa ajukan para akademisi lanjut atas hasil pengawasannya.
W menyampaikan, dan narasumber dalam pembahasan Karenanya Ombudsman dipandang
transformasi data pelayanan publik rapat panja nanti akan kami perlihatkan perlu untuk diberikan kewenangan
dari analog ke digital diyakini akan karena banyak hal yang harus kita penindakan dalam RUU tersebut.
membawa peningkatan kualitas cermati di dalam RUU ini,” terang politisi “Ombudsman RI, sebagai lembaga
pelayanan, terlebih dalam mengatasi PDI-Perjuangan itu. pengawasan layanan publik juga
permasalahan data ganda yang kerap Dijelaskannya, secara teknis kelak harus diperhatikan untuk penguatan
terjadi di tengah masyarakat. ketika RUU tersebut telah diterapkan supaya bisa bekerja maksimal, yang
Hal tersebut diungkapkan Junimart dari transformasi analog ke digital, tidak sebatas merekomendasikan
dalam diskusi tentang Transformasi peningkatan sumber daya manusia hasil pengawasannya tapi tidak
Digital Pelayanan Publik dengan (SDM) sebagai operator big data ada tindak lanjut sehingga mubazir
Artificial Intelligence, Big Data dan perlu dilakukan oleh Kementerian hanya menghamburkan anggaran
Smart Block Chain, yang diadakan Pendayagunaan Aparatur Negara negara. Ombudsman harus
oleh Pusat Studi Politik Pembangunan dan Reformasi Birokrasi diberikan kewenangan
Daerah (PSP2D) dan Pusat Kajian (Kemenpan RB). untuk mengeksekusi,”
dan Advokasi Persaingan Usaha Legislator dapil pungkasnya. dep/es
(PUSKAPU), bersama Ketua DPD RI AA Sumatera Utara III
La Nyalla Mattalitti, Rabu (28/7). itu juga meminta
“Kami berharap RUU Pelayanan Ombudsman RI
Publik dari analog ke digital segera sebagai lembaga
direalisasikan, maka dengan sistem pengawasan layanan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
digitalisasi data, kami meyakini publik, nantinya melalui Junimart Girsang. Foto: Andri/Man
Republik Indonesia bisa berjalan secara penerapan RUU
mantap. Begitu juga halnya digitalisasi Pelayanan
data akan memudahkan setiap Publik
masyarakat dapat terlayani dari semua
hal,” ucap Junimart.
Lebih lanjut ia mengungkapkan,
dalam RUU Pelayanan Publik yang
kini masuk dalam Program Legislasi
Nasional 2020-2024. Terdapat
sebanyak 30 hingga 50 pasal yang
perlu dibahas kembali untuk direvisi.
Sehingga, peran aktif dari DPD RI
sangat dibutuhkan dalam mendorong
berlangsungnya pembahasan RUU
tersebut di tingkat Baleg, hingga ke
tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi II
DPR RI nantinya. Begitu juga halnya
dengan dukungan dari PSP2D, serta

8 Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021