Page 6 - BULETIN 1161

BULETIN Parlementaria
BULETIN

TNI Perlu Lakukan Pembinaan
OMISI I - DPR RI Khusus Kepada Aparat Pelaku

Kekerasan di Papua

K
nggota Komisi I DPR RI
Irine Yusiana Roba Putri
mengapresiasi langkah
A cepat TNI AU dalam MELIHAT SEJARAH
melakukan proses hukum terhadap dua PANJANG KETERLIBATAN
prajurit TNI AU POM Lanud Yohanes MILITER DI PAPUA,
Abraham Dimara Merauke yang JANGAN SAMPAI
melakukan kekerasan terhadap seorang
warga sipil di Merauke, Papua. Irine juga PERISTIWA INI MENJADI
meminta jajaran TNI AU menunjukkan PRESEDEN BURUK
proses hukum yang transparan. PEMERINTAHAN HARI INI,
Aksi dua aparat TNI AU itu beredar APALAGI MENJADI ISU
luas di media sosial pada Selasa INTERNASIONAL. OLEH
(27/8), dan menjadi perhatian banyak KARENA ITU, PROSES
pihak. “Melihat sejarah panjang
keterlibatan militer di Papua, HUKUM DAN INVESTIGASI
jangan sampai peristiwa ini menjadi YANG TRANSPARAN
preseden buruk pemerintahan ADALAH KEHARUSAN
hari ini, apalagi menjadi
isu internasional. Oleh TNI juga perlu melakukan pembinaan
karena itu, proses hukum khusus terhadap aparatnya di Papua
dan investigasi yang dalam berinteraksi dengan warga,
transparan adalah supaya peristiwa serupa tidak terulang
keharusan,” kata Irine dan persepsi masyarakat terhadap TNI
dalam keterangan pers semakin membaik.
kepada Parlementaria, “Kita semua, dari berbagai
Rabu (28/7). kalangan, peduli terhadap kasus ini
Politisi PDI- karena khawatir ini menjadi gangguan
Perjuangan itu juga stabilitas keamanan di Papua. Ini bisa
menambahkan, menjadi awal bagi upaya ekstra TNI
mengingat konteks meningkatkan kepercayaan rakyat
khusus Papua, Papua terhadap dirinya. Bagaimanapun,
TNI adalah milik rakyat dan memihak
kepentingan rakyat,” kata Irine.
Anggota Komisi I DPR RI Politisi dari dapil Maluku Utara itu
Irine Yusiana Roba Putri. juga menggarisbawahi bahwa banyak
Foto: Jaka/Man
anggota militer yang baik dan bertugas
dengan dengan profesional di Papua.
“Jangan sampai satu peristiwa ini
menutup semua langkah baik yang
selama ini telah dilakukan TNI,” kata
Irine menutup pernyataannya. pun/sf

6 Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021