Page 7 - BULETIN 1161
P. 7

Kecam Oknum TNI AU Pelaku
       OMISI I - DPR RI  Kekerasan, Yan Permenas Minta





                    Pembenahan di Internal TNI








       K
                          nggota Komisi I DPR RI   melakukan itu?” ungkap Yan.   setempat. 
                          Yan Permenas Mandenas    Anggota DPR RI dapil Papua ini   Namun, pencopotan saja dinilai
                          merespon beredarnya    menilai tindakan tersebut adalah bentuk   belum cukup, belum menyelesaikan
                 A video yang menampilkan        pikiran rasis, yang mana merasa diri   permasalahan secara signifikan. Perlu
                 proses pengamanan pemuda Papua   superior sehingga berhak “menindas”   ada pembenahan secara internal dan
                 oleh dua personel Polisi Militer   orang karena orang lain penyandang   menyeluruh. Dia mendorong adanya
                 Angkatan Udara (POM AU) yang    identitas tertentu yang dianggap lebih   pembenahan dari internal TNI mengenai
                 memperlihatkan tindakan kekerasan   inferior sehingga dianggap pantas   cara pandang terhadap tindakan
                 dan perlakuan tidak pantas, baru-  “ditindas”. “Padahal, jelas secara prinsip   rasisme. Juga mengembangkan pola
                 baru ini. Yan menilai, berulangnya   moral dan konstitusi, tidak boleh ada   pikir terbuka atas setiap individu.  
                 kejadian diskriminasi yang melibatkan   seorang pun yang boleh diperlakukan   “Selanjutnya, proses hukum
                 aparat mengindikasikan adanya   secara tidak adil, direndahkan   harus tetap berjalan. Keadilan perlu
                 pelanggengan rasisme dari sisi   martabatnya, apalagi disiksa dan   ditegakkan dengan menindak tegas
                 struktural dan budaya oleh oknum   diperlakukan secara keji seperti itu,   para pelaku. Ini untuk keadilan
                 institusi negara.               tanpa proses hukum,” terangnya.   kemanusiaan dan sebagai upaya
                   “Masalahnya adalah kejadian ini   Sisi lain, aparat sudah memiliki   mencegah hal serupa terjadi,” ungkap
                 bukan yang pertama kali, dan selalu   SOP bagaimana harus bersikap dan   Anggota Baleg DPR RI ini. Tak lupa,
                 berulang di kemudian hari. Masih   bertindak ketika menghadapi tindakan   Yan mendorong untuk difasilitasinya
                 dalam ingatan, kasus rasisme di Malang   pelanggaran oleh masyarakat. Bukan   perlindungan dan pemulihan korban
                 dan Surabaya yang berujung pada   dengan tindakan brutal seperti dua   atas dampak insiden tersebut, termasuk
                 kriminalisasi mahasiswa Papua, demo   personil POM AU tersebut lakukan.   dampak psikologis.    ann/sf
                 serentak di Papua, hingga pemutusan   Menurutnya, bentuk kebrutalan
                 sinyal internet oleh negara. Kini, ingatan   aparat di lapangan yang harus segera
                 atas itu muncul jelas kembali,” ungkap   dihentikan dan tidak
                 Yan dalam keterangan pers yang   boleh terulang.       Anggota Komisi I DPR RI
                                                                        Yan Permenas Mandenas. Foto: Jaka/Man
                 diterima Parlementaria, Rabu (28/7).   Kendati demikian,
                   Yan juga melihat insiden tersebut   politisi dari F-Gerindra
                 tak semata tindak kekerasan, tapi   ini juga mengapresiasi
                 juga simbol perendahan martabat,   pihak TNI AU yang
                 rasisme, dan diskriminasi. Ia   segera merespons
                 mengatakan, tindakan itu mencoreng   dengan penyesalan
                 nama baik institusi TNI dan wajah   dan permintaan maaf
                 negara di hadapan orang Papua.   atas insiden ini. Hingga
                 Menurutnya, berulangnya kejadian   pencopotan Komandan
                 serupa terlebih melibatkan aparat   Pangkalan Udara
                 mengindikasikan bahwa adanya    (Danlanud) Johanes
                 pelanggengan rasisme dari sisi   Abraham Dimara di
                 struktural dan budaya oleh oknum   Merauke, Kolonel Pnb
                 dalam institusi negara.         Herdy Arief Budiyanto
                   “Atas dasar apa mereka berhak   serta Komandan
                 melakukan itu. Pertanyaan selanjutnya,   Satuan Polisi Militer
                 mengapa mereka berpikir berhak   (Dansatpom) Lanud


                                                                                 Nomor 1161/I/VIII/2021  •  Agustus 2021  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12