Page 9 - BULETIN 1161

Sanksi Pelanggar Prokes
OMISI II - DPR RI Dapat Diterapkan Setelah Hak

Dasar Masyarakat Disalurkan

K
nggota Komisi II DPR RI
Anwar Hafid menegaskan,
jika pendekatan sanksi
A kepada pelanggar prokes
sebaiknya diberikan ketika hak-hak SEDERHANANYA
dasar masyarakat sudah disalurkan BAGIKAN MASKER
secara tepat sasaran. DAN MAKANAN BIAR
Hal itu disampaikan oleh Anwar RAKYAT TENANG
saat mersepon rencana Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang ingin
Anggota Komisi II DPR RI
merevisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Anwar Hafid. Foto: Runi/Man
Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Covid-19. Dalam
revisi itu salah satunya memuat pasal
tambahan soal ancaman sanksi bui
3 bulan jika berulang kali melanggar
aturan bermasker.
“Pendekatan sanksi sebaiknya
diberikan ketika hak-hak dasar
masyarakat sudah diberikan dan tepat
sasaran. Sanksi tidak bisa berlaku
general ke seluruh masyarakat apalagi
bagi mereka yang dalam keadaan tidak
mampu dan dalam situasi pembatasan
sosial. Sederhananya bagikan masker
dan makanan biar rakyat tenang,”
tegas Anwar dalam berita rilisnya yang dan kesadaran. Bukan dengan terus telah menjadikan ekonomi rakyat
diterima Parlementaria, Jumat (23/7). menakuti rakyat yang sebenarnya bawah sangat terpuruk. “Sehingga
Pertanyaannya, sambung politisi sudah dalam posisi sulit,” tandasnya. yang awal pandemi masih bisa
Partai Demokrat itu, apakah sanksi Ia menegaskan, pada dasarnya bertahan hari ini benar-benar sangat
itu sudah diikuti dengan pelaksanaan prespektif dari pemerintah harus kesulitan,” ungkapnya.
kewajiban pemerintah untuk diubah sehingga tujuan dan maksud Anwar pun meyakini, jika rakyat
menanggung kebutuhan masyarakat. mampu terjelaskan dengan baik. Indonesia sudah memahami soal
Ia menambahkan, jika hal yang “Juga yang tidak bisa dilepaskan ada bahaya Covid-19. Sehingga, tanpa
esensial soal penanganan Covid-19 sebahagian kalangan utamanya di diberikan sanksi mereka akan patuh.
ini, yakni pencegahan penularan atau perkotaan yang betul- betul hidup “Tapi tentu persoalan kebutuhan
transmisi sesama manusia, maka bukan sulit. Jangankan beli masker, bertahan hiduplah yang menjadikan orang nekat
soal menghilangkan apalagi merubah hidup saja mereka masih kesulitan,” sehingga terkesan tidak mau patuh.
menjadi penghukuman masyarakat tutur Anggota Badan Legislasi itu. Solusi terbaik bantu rakyat kita untuk
yang sedang dalam kesulitan. “Soal Anwar menambahkan, jika perang bisa bertahan hidup di tengah program
kewajiban masker harus ditegakkan semesta melawan pandemi Covid-19 PPKM,” pungkas legislator dapil
namun dengan tindakan persuasif selama hampir 2 tahun ini sedianya Sulawesi Tengah tersebut. dep/es

Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021 9