Page 10 - BULETIN 1161

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Tutup Pintu tertuang dalam Peraturan Menteri
I Hukum dan HAM (Permenkumham)
R R Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh

P Masuk TKA Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021.
D Dalam beleid itu, TKA menjadi
- salah satu pihak yang dikecualikan
II Tanpa Pandang Bulu untuk masuk ke Indonesia. Padahal
I sebelumnya, izin masih diberikan
I kepada pekerja asing yang bertugas
S di proyek strategis nasional. Meskipun
MI demikian, dia menerangkan bahwa
O aturan tersebut akan mulai berlaku dua
K
akil Ketua Komisi Ia meminta aturan terkait larangan hari ke depan sejak diterbitkan.
III DPR RI Ahmad tersebut dibuat secara jelas dan Menurut Sahroni, perlu masa
Sahroni, beranggapan disosialisasikan dengan baik agar tidak transisi sejak diumumkan. Politisi Fraksi
W kebijakan larangan menimbulkan kebingungan di kalangan NasDem ini menilai, setiap kebijakan
Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk industri. Meskipun terlambat, pemerintah yang berurusan dengan kedatangan
Indonesia sudah sepatutnya diambil di baru saja mengambil kebijakan menutup orang asing membutuhkan jeda waktu.
tengah lonjakan kasus Covid-19 yang pintu bagi TKA masuk wilayah Indonesia Keputusan tersebut, kata dia, telah
terjadi saat ini. Pasalnya, beberapa selama masa PPKM. Hal tersebut, dikoordinasikan dengan Menteri Luar
kasus Covid-19 di Indonesia terjadi Negeri Retno Marsudi. eko/es
karena kelonggaran pengawasan
terhadap kedatangan warga negara
asing (WNA) ke wilayah RI.
“Memang sudah saatnya ada
kebijakan (larangan masuk bagi WNA)
seperti ini, mengingat beberapa
kasus di Indonesia diakibatkan oleh SAYA HARAPKAN
longgarnya pengawasan terhadap WNA
yang masuk,” papar Sahroni dalam ATURAN INI BERLAKU
keterangan persnya kepada TANPA PANDANG
Parlementaria, Jumat (23/7). BULU, BAGI TKA DARI
Secara tegas ia juga berharap PERUSAHAAN KECIL
kebijakan pemerintah menutup MAUPUN BESAR SEPERTI
pintu masuk bagi TKA selama masa TAMBANG
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) ditegakkan
secara adil dan tidak pandang bulu.
“Saya harapkan aturan ini berlaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Ahmad Sahroni. Foto: MAN/Man
tanpa pandang bulu, bagi TKA dari
perusahaan kecil maupun
besar seperti
tambang,” ujar
Sahroni.

10 Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021