Page 23 - MAJALAH 194

LEGISLASI

Lebih lanjut Willy menjelaskan, RUU tersebut menyebutkan meningkatkan
PRT disusun dengan berbagai sudut pengetahuan, keahlian, dan
pandang dan senantiasa memperhatikan keterampilan PRT, serta meningkatkan
aspek kultural masyarakat Indonesia. kesejahteraan PRT.
Lebih dari itu, RUU PRT disusun sebagai
manifestasi dari upaya membangun PERLINDUNGAN PRT KEWAJIBAN
kehidupan yang berdasar kemanusiaan NEGARA
yang adil dan beradab. “Jika ada Sementara itu Anggota DPR RI Lestari
ketakutan atau kekhawatiran untuk Moerdijat menuturkan urgensi RUU ini. Anggota DPR RI
meloloskan RUU ini menjadi produk Di mana posisi PRT akan menjadi sektor Lestari Moerdijat.
Foto : Jaka/nvl
legislasi negara sesungguhnya tidak kerja yang belum memiliki perlindungan
beralasan. Sebagaimana Pancasila hukum memadai di Indonesia saat ini.
yang digali dari taman sari berbagai Padahal, kata Lestari, pemenuhan
kebudayaan Nusantara, RUU PRT hak dan perlindungan warga
juga disusun dengan berbagai sudut negara merupakan kewajiban
pandang dan senantiasa memperhatikan negara sebagaimana diatur
aspek kultural masyarakat Indonesia,” dalam konstitusi negara ini.
katanya. “Untuk itu RUU yang
Di dalam draf RUU tersebut dibuat yang sudah keluar-
klaster perekrutan PRT. Pertama, masuk pembahasan
PRT yang direkrut tidak langsung di ranah legislatif
(melalui penyalur) yang mengatur relasi sejak 16 tahun
profesional dan PRT yang direkrut lalu ini, harus
langsung (dengan basis relasi kerja segera dituntaskan
sosiokultural). Asas utama dari RUU pembahasannya untuk Lestari, merupakan persepsi yang
tersebut adalah kekeluargaan, jadi ditetapkan sebagai Undang-Undang,” keliru. Karena yang diatur dalam UU
seharusnya tidak ada yang perlu tegas Lestari. RUU PRT tergolong Tenaga Kerja adalah hubungan antara
ditakutkan. Adapun hubungan kerja mendesak lantaran berisi pasal-pasal pengusaha dan pekerjanya. Sedangkan
adalah hubungan sosiokultural PRT yang memperjuangkan hak-hak dasar pemberi kerja bagi PRT, tidak bisa
dengan pemberi kerja berdasarkan manusia yang wajib dimiliki oleh para dikategorikan sebagai pengusaha.
kesepakatan atau perjanjian kerja. pekerja rumah tangga. Demikian juga dengan aspek
“Bentuk perjanjian kerja ini, baik Menurut Anggota DPR RI dapil Jawa perlindungan PRT yang dianggap sudah
tertulis maupun tidak tertulis, yang Tengah II itu, semakin lama menunda diakomodasi dalam Peraturan Menteri
mencantumkan unsur pekerjaan, pembahasan RUU PRT sama saja Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015
perintah, upah, serta hak dan kewajiban. mengabaikan hak asasi manusia yang tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Sementara yang dimaksud dengan secara mendasar menjadi tanggung Tangga. “Peraturan Menteri Tenaga
‘perjanjian kerja’ adalah perjanjian antara jawab negara. “Negara harus hadir untuk Kerja itu, secara hirarki hukum juga tidak
PRT yang direkrut secara tidak langsung melindungi hak-hak lebih dari lima juta jelas asal usulnya, karena tidak ada
dan pemberi kerja. Upah kepada PRT pekerja rumah tangga,” terang Anggota undang-undang yang memerintahkan
ditetapkan dan dibayarkan menurut Komisi II DPR RI itu. lahirnya peraturan menteri tersebut,”
suatu kesepakatan atau perjanjian Lebih lanjut Lestari menambahkan, ungkap politisi Partai NasDem itu.
kerja,” kata politisi Fraksi Partai NasDem hak warga negara sama di mata Saat ini pembahasan RUU PRT di
itu. hukum, sehingga terkait pembahasan Baleg DPR RI sudah selesai, namun
Dalam draf RUU PPRT, disebutkan aturan bagi PRT, prinsip keadilan posisi RUU tersebut diakui Lestari masih
tujuannya adalah memberikan kepastian wajib dikedepankan. “Karena pada rawan di-drop dari Prolegnas. Lantaran
hukum kepada PRT dan pemberi kerja, praktiknya penyikapan kita terhadap harus melalui rapat kerja lagi sebelum
mencegah segala bentuk diskriminasi, para pekerja rumah tangga, yang diajukan ke Rapat Paripurna. “Karena
eksploitasi, dan pelecehan terhadap didominasi perempuan, menghasilkan itu saat ini perlu dibangun kesadaran
PRT, serta mengatur hubungan kerja ketidakadilan gender yang berpotensi bersama terkait pentingnya kehadiran
yang harmonis dengan menjunjung pada munculnya kekerasan terhadap UU Perlindungan Pekerja Rumah
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perempuan,” katanya. Tangga, untuk mendorong proses
keadilan. Tujuan lain tak kalah Pemahaman bahwa PRT sudah pembahasan RUU tersebut di tingkat
penting yang tercantum di dalam draf diatur dalam UU Tenaga Kerja, menurut legislatif,” pungkasnya. l ah,rnm/sf

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 23