Page 19 - MAJALAH 194

PENGA WASAN

SEGENAP AKTIVITAS
EKONOMI, ATAU KAITANNYA
DENGAN EKSPLOITASI

YANG TIDAK MENDUKUNG
TERWUJUDNYA EKOLOGI
YANG BERKEADILAN DAN
BERKELANJUTAN MAKA LEBIH
BAIK DISETOP.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto : Mentari/nvl

Maka harus ada data pasti tentang persoalan kebijakan pemerintah yang dengan eksploitasi yang tidak
jumlah hutan, areal perkebunan dan tidak tepat di masa lalu dan tidak efektif mendukung terwujudnya ekologi yang
jumlah areal pertambangan. Sehingga, yang masih diterapkan hingga kini. berkeadilan dan berkelanjutan maka
para pengusaha juga memiliki kepastian Anomali cuaca sepanjang bulan lebih baik disetop.
soal izin lingkungan. Serta, nantinya Januari ini bukan sekadar takdir.
tidak lagi setiap orang yang menjabat Baginya, isu pembukaan lahan HENTIKAN EKSPLOITASI EKONOMI
mencari celah untuk membuka ruang yang masif harus disoroti. Sebagai TIDAK BERKELANJUTAN
izin yang akan bertentangan dengan contoh, pembukaan lahan untuk Lingkungan hidup yang baik adalah
kepentingan lingkungan. perkebunan di Kalimantan meningkat lingkungan yang mampu menciptakan
dari 15 persen menjadi 72 persen kemaslahatan bagi manusia. Bukan
BENCANA BANJIR BUKAN HANYA dalam lima tahun terakhir. Dalam sebaliknya, yang memberi kemudaratan
SOAL ANOMALI CUACA dua tahun terakhir, pembukaan bagi rakyat. Luluk menegaskan,
Pemerintah Indonesia seharusnya lahan untuk tambang meningkat 13 pemerintah segera menghentikan
memiliki cara pandang yang holistik persen. Ditambah lagi, kawasan hutan berbagai aktivitas perekonomian yang
terhadap kebijakan omnibus law lindung banyak yang berubah jadi mengeksploitasi sumber daya alam
yang bukan hanya mengedepankan perkebunan. yang membuat daya dukung lingkungan
investasi. Melainkan, juga Manajemen lingkungan yang tidak berkelanjutan.
menyeimbangkan dengan instrumen diterapkan oleh KLHK belum mampu Ia menambahkan, fenomena bencana
lingkungan hidup yang merupakan membentuk mitigasi bencana yang seperti banjir di sejumlah lokasi akhir-
instrumen pokok sebagai fungsi tangguh di Indonesia. Ia menyoroti akhir ini bukan hanya karena persoalan
pengendalian atas terjadinya kebijakan yang telah dibuat anomali cuaca tetapi juga kebijakan
pencemaran atau kerusakan pemerintah tidak turut memberikan yang tidak tepat dan tidak efektif.
lingkungan hidup dalam rangka andil dan berkontribusi pada Seperti, isu pembukaan lahan yang
menegakkan hukum lingkungan yang perubahan iklim yang mengarah pada masif untuk perkebunan di Kalimantan
bermakna preventif, dan disinilah anomali cuaca. Anomali cuaca ini meningkat dari 15 persen menjadi 72
negara berperan fungsi regulerend dan tidak hanya dampak, tapi juga ada persen dalam lima tahun terakhir.
controlling. kausalitas yang menjadi konsekuensi Di mana, dalam dua tahun terakhir,
Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur dari manajemen lingkungan yang pembukaan lahan untuk tambang
Hamidah dalam rapat kerja Komisi IV salah. meningkat 13 persen. Ditambah lagi,
DPR RI dengan Menteri Lingkungan Luluk juga menyayangkan, sekitar kawasan hutan lindung banyak yang
Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya 18.350 hektar di 11 kabupaten terancam berubah jadi perkebunan. Politisi Fraksi
beserta jajaran di Gedung DPR RI, gagal panen akibat terdampak banjir. Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini
Senayan, Jakarta, awal Februari 2021 KLHK harus segera mengambil juga prihatin atas dampak banjir yang
lalu menegaskan bencana banjir bukan kebijakan yang tepat seperti dengan menyebabkan sekitar 18.350 hektar
terjadi hanya karena persoalan anomali melakukan moratorium lahan. Segenap pertanian di 11 kabupaten terancam
cuaca saja. Namun, adanya sederet aktivitas ekonomi, atau kaitannya gagal panen. l pun/sf

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 19