Page 18 - MAJALAH 194
P. 18
PENGA WASAN
Perlu Regulasi Tegas ercatat, sebesar 70
persen kejadian bencana
Atasi Kerusakan T kaitannya dengan semakin
berdasarkan analisa
data BNPB sangat erat
Lingkungan Hidup berkurangnya kualitas dan kuantitas
hutan dan lingkungan hidup. Tak
hanya itu, semakin rusaknya kondisi
lingkungan juga diiringi semakin
bertambahnya konflik-konflik agraria.
Terlebih, fakta di lapangan sering
mengungkap tentang munculnya
Lingkungan hidup yang semakin rusak secara nyata telah konflik-konflik di suatu wilayah tanpa
dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Di anta- adanya penyelesaian fundamental.
Kondisi ini tentu memerlukan upaya
ranya, belakangan ini seperti bencana-bencana alam yang pembenahan secara menyeluruh,
berkaitan erat dengan kondisi lingkungan semakin marak dimana pembenahan tata kelola
terjadi. Kebakaran hutan yang kerap menimbulkan polutan lingkungan hidup saat ini sangat
asap setiap tahunnya, banjir yang semakin diterima publik diperlukan mulai dari wilayah hulu
sampai ke wilayah hilir. Maka, Wakil
sebagai kenormalan kondisi lingkungan, kekeringan, tanah Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi
longsor dan lain sebagainya yang masih saja terus terjadi meminta Kementerian Lingkungan
hingga saat ini. Hidup dan Kehutanan (KLHK)
untuk memaparkan secara objektif
tentang regulasi perizinan yang telah
dikeluarkan dari mulai era Presiden
Soeharto hingga pemerintah sekarang.
Dari pemaparan tersebut, ke depannya
harus muncul satu regulasi yang harus
bersifat permanen agar lingkungan tetap
terjaga. Kemudian, dituangkan dalam
aturan tata ruang yang bersifat permanen
pula. Seperti regulasi luas hutan, areal
perkebunan dan pertambangan sekian,
lalu dibuat moratorium. Sehingga,
siapapun yang nantinya mengemban
amanah di kursi menteri pada periode
pemerintahan berikutnya hanya bertugas
menjaga regulasi.
Pengelolaan lingkungan hidup
di Indonesia sudah seharusnya
dilaksanakan secara terpadu dari tingkat
atas sampai kepada tingkat bawahnya,
dalam arti bahwa harus terlaksananya
koordinasi yang baik antara pusat dan
daerah dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, lingkungan hidup yang baik dan
sehat merupakan hak asasi dan hak
konstitusional bagi setiap warga negara
Indonesia.
Masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Foto : Jaka/nvl
18 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021
