Page 21 - MAJALAH 194

ANGGARAN

bandara, pelabuhan, hingga kota
metropolitan baru. Meski begitu,
perluasan pembiayaan juga dapat
menyasar sektor potensial lain seperti
sektor kesehatan, pariwisata, dan
teknologi. Tentu hal tersebut perlu
memperhatikan kelayakan bisnis dan
profil risiko atas setiap proyek yang
didanai.
Terkait pendanaan, Anggota Komisi
XI DPR RI Puteri Komaruddin menilai
besaran biaya tentu bergantung
pada profil risiko yang akan dihadapi.
Namun, hadirnya LPI ini diharapkan
dapat memberikan alternatif sumber
pembiayaan lain sehingga mengurangi
ketergantungan pada utang. “Meskipun
menurut PP 74/2020, LPI diberikan
kewenangan untuk menerima
pinjaman. Tetapi, ke depan kita perlu
dorong agar nantinya LPI dapat lebih Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto : Arief/nvl
menggali sumber pendanaan yang
murah dan kompetitif,” tutur Puteri. sebesar 7,5 peren kepada mitra Setidaknya, terdapat dua skema
Sesuai tujuan pembentukannya, investasi subjek pajak luar negeri perlakuan perpajakan yang akan
politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap (SPLN). Kebijakan ini nantinya akan diterapkan. Pertama, jika dana
LPI dapat menjadi alternatif solusi masuk dalam ketentuan tarif pajak diinvestasikan kembali di Indonesia
kebutuhan pembiayaan pembangunan penghasilan (PPh) Pasal 26 yang dalam jangka waktu tertentu
nasional jangka panjang. Sebab mengatur perpajakan Lembaga maka akan dikategorikan sebagai
dengan kewenangan pengelolaan Pengelola Investasi (LPI) sebagai bukan objek pajak. Sementara jika
invetasi yang holistik mulai dari perlakuan perpajakan saat investor diinvestasikan kembali akan dipotong
tahap perencanaan hingga evaluasi, asing akan menarik modalnya. PPh sebesar 7,5 persen. Hal tersebut
keberadaan LPI dapat membantu Anggota Komisi XI DPR RI dinilai menguntungkan jika dibanding
meringankan beban APBN untuk Hendrawan Supratikno menilai, dengan aturan saat ini dimana dividen
pembangunan infrastruktur fisik yang insentif yang diberikan tersebut atas investasi SPL dari kuasa kelola
menjadi proyek strategis nasional. relatif permanen sehingga tentu akan dikenakan tarif 20 persen, atau
“Peran penting LPI dalam memberi kenyamanan bagi investor sesuai dengan tarif yang ditetapkan
mendukung keberlanjutan asing untuk masuk ke dalam LPI. Meski dapam perjanjian penghindaran pajak
pembangunan sekaligus berdampak dana investasi yang masuk dari luar berganda (P3B).
pada penciptaan lapangan kerja dan negeri sudah besar imbal hasil yang Bahkan dari 71 perjanjian P3B yang
manfaat sosial lainnya. Dengan begitu, diterimanya, jika dibandingkan dengan dimiliki Indonesia dengan yuridikasi
belanja APBN pun dapat diprioritaskan kontribusinya terhadap negara sebagai lain untuk mengatur dividen, besaran
untuk mencapai target pembangunan mitra. tarif rata-ratanya 10 persen. “Tarif pajak
lainnya seperti peningkatan kualitas Imbalan yang didapat tanpa perlakuan dividen sebesar 10 persen tersebut
kesehatan, sumberdaya manusia, serta perpajakan pun sudah relatif tinggi, berlaku pada investor dari 51 negara.
mendukung akselerasi pemulihan sekarang mendapat insentif perpajakan Sementara lainnya, ada yang bertarif
ekonomi,” kata Puteri dalam lagi. Semestinya kita betul-betul bisa 12 persen, 12,5 persen, dan 15 persen.
keterangan tertulisnya. menjadi wilayah investasi yang sangat Meski ada 3 negara yang memiliki tarif
menarik. Sempat terpikir oleh fraksi pajak dividen 5 persen dan 1 negara
PAJAK RENDAH, ANGIN SEGAR kami, daripada fokus menyasar dana dengan tarif 0 persen. Harapannya
INVESTASI orang luar, semestinya kita bisa jaring tarif pajak dividen yang rendah
Menteri Keuangan Sri Mulyani dana-dana yang belum kembali saat tax dapat menarik investor menanamkan
Indrawati memutuskan akan amnesty dulu,” kata politisi Fraksi PDI- modalnya di LPI,” tandas Menkeu Sri
memberlakukan tarif pajak dividen Perjuangan itu, awal Februari. Mulyani. l alw/sf

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 21