Page 20 - MAJALAH 194

ANGGARAN

Suntikan Modal Negara Kepada LPI

Harus Dongkrak Investasi

Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga “LPI sebagai pengelola investasi
Pengelola Investasi (LPI) telah resmi dibentuk. Sesuai pemerintah menjadi terobosan
dalam menjawab kesenjangan
mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang pendanaan dalam negeri dan
Cipta Kerja, lembaga tersebut dinilai dapat memberikan kebutuhan pembiayaan infrastruktur
harapan atas pemenuhan kebutuhan pembiayaan nasional. Melalui pembentukan LPI
pembangunan dan peningkatan Foreign Direct ini, nantinya dapat meningkatkan
dan mengoptimalisasi nilai investasi
Investment Indonesia di masa mendatang. pemerintah pusat yang dikelola
secara jangka panjang dalam rangka
mendukung pembangunan secara
berkelanjutan, meningkatkan Foreign
Direct Investment dan dapat mendorong
investasi,” kata Dito usai Raker yang
berlangsung di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut
bahkan menyambut baik langkah
pembentukan LPI dengan ditetapkannya
aturan turunan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) 73 Tahun 2020 dan PP
74 Tahun 2020. “Saya optimis dengan
dibentuknya LPI ini dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi di tengah
momentum perbaikan perekonomian
nasional akibat pandemi Covid-19 dan
sebagai katalis investasi dan terbukanya
lapangan pekerjaan baru,” ungkapnya.
Nantinya, LPI dapat berinvestasi
dengan mendirikan dana kelolaan
investasi (fund) atau berpartisipasi dalam
dana kelolaan investasi yang didirikan
pihak ketiga. Skema tersebut dapat
dilakukan melalui perusahan patungan,
emerintah memutuskan barang milik negara dan piutang negara. reksadana atau kontrak investasi
untuk memberi suntikan Lahirnya sovereign wealth fund kolektif atau bentuk lainnya, baik
modal kepada LPI sebesar tersebut bertujuan untuk meningkatkan berbadan hukum Indonesia maupun
Rp15 triliun, bersumber dan mengoptimalkan nilai investasi yang berbadan hukum asing, dimana LPI
P dari cadangan pembiyaan dikelola secara jangka panjang dalam berinvestasi didalamnya dengan tujuan
investasi pada 2021. Tahun sebelumnya, rangka mendukung pembangunan untuk mendapatkan keuntungan.
kucuran dana dari pemerintah sebagai secara berkelanjutan. Ketua Komisi XI
modal awal telah dikeluarkan sebesar DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin SOLUSI BIAYA PEMBANGUNAN
Rp15 triliun, sehingga telah terkumpul Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan NASIONAL
sebanyak Rp30 triliun dari total Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Skema pembiayaan investasi
kebutuhan modal awal LPI sebesar pada awal Februari, mendorong terlebih dahulu akan difokuskan pada
Rp75 triliun. Sisanya akan dipenuhi LPI agar mampu meningkatkan dan sektor infrastruktur, guna menunjang
melalui inberg dalam bentuk saham, mengoptimalisasi investasi pemerintah. pembiayaan pembangunan jalan tol,

20 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021