Page 103 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si
P. 103
98 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik
Malaysia misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 28 juta jiwa
dengan jumlah pegawai Kerajaan (pegawai negeri) 1,3 juta orang
atau dibandingkan dengan Yunani dengan jumlah penduduk
sekitar 10 juta jiwa dengan jumlah pegawai negeri 1 juta orang,
maka postur PNS di Indonesia tidaklah terlalu gemuk.
4.2. Kinerja PNS
Produk PNS adalah berupa jasa pelayanan sehingga
memungkinkan unit-unit ekonomi negara dan rakyat seperti pada
bidang: industri, industri rumah tangga, pertambangan,
perkebunan, kehutanan, perhubungan dan lain-lain dapat
berproduksi, dan unit sosial budaya seperti: pendidikan,
kesehatan, dan hubungan sosial antar masyarakat dapat berjalan
sesuai kaidah atau norma tertulis maupun tidak tertulis yang
berlaku dalam masyarakat.
Capaian hasil kerja dari produk tersebut secara makro dapat
dilihat dari tingkat kemajuan melalui indikator ranking nasional
pada daya saing global. Indeks daya saing Indonesia mengalami
loncatan yang masif dalam The Global Competitiveness Report
2013-2014 yang dilansir oleh World Economic Forum (WEF), Rabu
(4/9, 2013). Indonesia kini menempati peringkat 38 dari 148
negara. Sebelumnya, Indonesia menempati posisi 50 dalam The
Global Competitiveness Report 2012-2013.
Sedangkan Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN,
Indonesia berada di urutan kelima. Empat negara di atas
Indonesia ditempati oleh Singapura (urutan 2), Malaysia (24),
Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37). Sedangkan enam
negara di bawah Indonesia ditempati oleh Filipina (urutan 59),
Vietnam (70), Laos (81), Kamboja (88) dan Myanmar (139).
Sedangkan sepuluh besar teratas dalam Global Competitiveness
Index 2013-2014 ditempati oleh Swiss (urutan 1), Singapura,
Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Swedia, Hongkong, Belanda,
Jepang dan Inggris. (http://www.republika.co.id).
Tingkat daya saing global Indonesia tersebut masih
terhambat oleh inefisiensi birokrasi pemerintah dan masih
merajalelanya penyuapan/korupsi di lingkungan aparatur negara.
Kedua hal tersebut juga menjadi pertimbangan utama dan
berpengaruh besar bagi masuknya investor asing ke Indonesia.
Inefisiensi birokrasi pemerintah dan korupsi akan berlanjut
jika aparatur pemerintah tidak menjadikan nilai-nilai kejujuran,
kebenaran, keadilan dan disiplin sebagai landasan utama dalam
bekerja dan berperilaku.
Kejujuran aparat pemerintah (PNS) merupakan prasyarat
bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat, pelaku bisnis,
wisatawan dan masyarakat internasional. Ketiadaan kejujuran
akan mengurangi dukungan masyarakat terhadap pemerintahan,
