Page 99 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

94 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik
10

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

1. Pendahuluan
Maju mundurnya sebuah bangsa atau negara amat bergantung
pada baik buruknya administrasi (Wilson), baik buruknya administrasi
amat bergantung pada kinerja aparatur negara; dan tidak ada satu hal
untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi.
Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan malahan
kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat
bergantung atas kemampuan kita untuk membina dan
mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan
masalah-masalah masyarakat modern (Charles A Beard, dalam
Lepawsky, 1960).
Pernyatan yang telah berusia puluhan tahun di atas hingga saat
ini masih diakui kebenarannya terutama dari perspektif administrasi
publik yang berupaya mencapai tujuan negara dengan melalukan
kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat sipil
melalui berbagai kebijakan yang manusiawi dan berkeadilan.
Kolaborasi ketiga sektor (unsur) administrasi publik itu sendiri
hingga saat ini masih tidak sesuai harapan, aparatur negara yang
dalam hal ini diwakili oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan
menjadi inisiator, motivator dan dinamisator dalam kolaborasi tersebut
berkinerja buruk sehingga belum mampu mengemban amanah yang
dipikulkan dan belum mampu memenuhi sebagian besar tuntutan
kebutuhan pelayanan masyarakat.
Untuk dapat melakukan kolaborasi dengan sektor swasta dan
masyarakat sipil, pegawai negeri sipil dituntut untuk bertindak
profesional dengan bekerja berdasarkan nilai-nilai kejujuran,
kebenaran, dan disiplin serta nilai keadilan dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan publik.
2. Masalah
Ketidakhadiran nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan disiplin
serta keadilan tersebut di atas pada setiap individu PNS diduga kuat
sebagai penyebab antara dari sekian banyak penyebab buruknya
kinerja PNS, sedang penyebab utamanya adalah buruknya sistem
manajemen sumber daya aparatur sehingga secara signifikan
berdampak pada lemahnya daya saing nasional. Reformasi birokrasi
bidang penataan organisasi, penataan tata laksana, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan
kualitas pelayanan publik tidak optimal atau bahkan mengalami