Page 104 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si
P. 104

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik  | 99



                  menghilangkan  kesempatan  masuknya  investor  asing   maupun
                  dalam   negeri   dan   melambatnya      roda   perekonomian  serta
                  terkucilnya bangsa ini dari pergaulan internasional.
                        Nilai-nilai     kebenaran   yang   dijunjung   tinggi   akan
                  meminimalisir   penyimpangan,   mengurangi    pemborosan      atau
                  menghindari terjadinya inefisiensi anggaran pemerintah.
                        Nilai-nilai    keadilan    akan    menumbuhkan   kebersamaan,
                  persatuan  dan  kerjasama  dan  semangat  korp  dikalangan  PNS,
                  sedang nilai-nilai disiplin akan mendorong kemajuan dan ketaatan
                  terhadap aturan berlaku.
              5.   Perbaikan Manajemen Sumber Daya Aparatur

                  5.1.   Siklus Manajemen Sumber Daya Aparatur
                        Secara    umum    sumber    daya    aparatur    dimulai   dari
                  perencanaan   kebutuhan   pegawai,   pengangkatan   (recruitment),
                  penempatan, penggajian, pengembangan, dan pemensiunan.

                               Gambar 1: Siklus Manajemen Sumber Daya Aparatur

                      Perencanaan   Kewenangan               Pengembangan   Pemensiunan
                    Kebutuhan Pegawai
                                    level Pem-an
                                                               Penggajian

                                   Kebutuhan akan
                                     layanan                  Penempatan


                                       Jenis      Persyaratan   Rekruitmen
                                     pekerjaan    pekerjaan

                        Uraian  singkat   dari  gambar   1   tersebut   di   atas   adalah
                  sebagaimana di bawah ini:
                  5.2.   Perencanaan Kebutuhan PNS
                        Kebutuhan akan PNS harus didasari alasan-alasan  rasional
                  yang  dimulai  dengan:  (1)  memperhatikan        dan  memetakan
                  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  tiap  level  pemerintahan.   Kita
                  pahami dengan Undang-undang tentang pemerintahan daerah tiap
                  level  pemerintahan  (Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  Kecamatan
                  dan  Desa/  Kelurahan)  memiliki  kewenangan  masing-masing.
                  Perbedaan  kewenangan  ini  berdampak  pada  jenis  dan  sifat  serta
                  cakupan  pelayanan  yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat;  (2)
                  Kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan;  kebutuhan  pelayanan
                  masyarakat  berbeda  pada  tiap  level  pemerintahan  dan  bahkan
                  berbeda pada level  pemerintahan yang sama atau dalam satu level
                  pemerintahan.  Bisa  jadi  tingkat  pemerintahan  tertentu  memiliki
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109