Page 109 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

104 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik

yang terpupuk dan dikembangkan secara baik sehingga akan
melahirkan profesionalitas dan keunggulan.
Terkait dengan PNS, setiap PNS dengan latar belakang
pendidikan dan ketrampilan tertentu dapat saja ditempatkan pada
dinas / kantor / badan / atau lembaga manapun karena memiliki
banyak potensi dasar tetapi pada akhirnya belum tentu yang
bersangkutan berprestasi dan berkinerja baik.
Penempatan PNS yang asal-asalan bukan saja berdampak
pada kuantitas dan kualitas kinerja yang bersangkutan akan tetapi
juga dapat mengacaukan sistem dan jenis pendidikaan secara
nasional. Seseorang yang menempuh pendidikan pada bidang
keahlian atau program studi tertentu selama bertahun-tahun
menjadi tidak termanfaatkan keahlian dan ilmunya ketika
ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu dan
keahlian yang dipelajari. Jika demikian untuk apa ada pembagian
bidang keahlian atau program studi tertentu pada sistem
pendidikan kita?. Ajaran “the right man on the right place”, atau
“the right man on the wrong place” perlu kita cermati dan
renungkan kembali secara mendalam akan makna dan
konsekuensi-konsekuensi positif - negatifnya jika dipedomani atau
diabaikan.
Penempatan awal PNS maupun penempatan dalam jabatan
struktural tertentu berdasarkan jenis pekerjaan yang sesuai
dengan persyaratan pekerjaan/ keahlian yang dimilikinya bukan
saja mendorong PNS untuk berkinerja baik tetapi juga menghindari
inefisiensi keuangan negara dan mendukung sistem pendidikan
yang “link and match”.
Untuk tujuan di atas maka diperlukan satu unit tertentu
yang bertugas mengawasi penempatan pegawai dan melakukan
seleksi untuk setiap promosi jabatan diluar Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang selama ini dinilai
tidak efektif.
5.5. Sistem Penggajian
Gaji sebagai imbalan atas pekerjaan PNS masih saja menjadi
bahan diskusi yang tetap menarik dibicarakan. Betapa tidak,
Kenaikan gaji PNS sebesar 10 % atau 15 % dari sekitar 4,3 juta
orang PNS dapat berpengaruh terhadaap harga barang-barang
yang dibutuhkan oleh sekitar 237 juta jiwa penduduk Indonesia.
Secara matematis tidak ada keluarga PNS yang dapat hidup layak
dari gaji perbulan yang diterima.
Ambil contoh; seorang pegawai X, sarjana golongan III/a
dengan masa kerja 0 (nol) tahun dengan seorang istri dan seorang
anak akan memperoleh penghasilan / gaji per bulan sebagai
berikut :