Page 14 - PBB & BPHTB (Flipbuilder)

terutang, proses penelitian (verifikasi) SSPD, proses pembayaran. Dalam proses penetapan

disini penetapan objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, tarif pajak. Proses pengisian Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dapat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

atau Notaris, dan dapat juga melalui Kantor yang membidangi Lelang Negara atau Kepala
Kantor yang membidangi pertanahan.

Proses perhitungan pajak terutang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan yang nilai perolehannya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP). Proses penelitian (verifikasi) SSPD meneliti kebenaran pengisian SSPD. Proses

pembayaran dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk (Bank Jatim) atau Bendahara
Penerimaan Dinas.

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkat pendapatan pajak daerah

pada sektor BPHTB Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten
Lumajang lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi, karena kepatuhan wajib pajak dalam

melaporkan BPHTB di kabupaten Lumajang masih ix kurang. Tidak adanya sanksi
administratif juga menjadi salah satu alasan dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan

BPHTB. Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lumajang ini meliputi :

 Membantu tugas-tugas administrasi kantor

 Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait tentang Mekanisme Pemungutan BPHTB
pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus

memahami Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lumajang. Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan, bahwa Mekanisme
Pemungutan BPHTB yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah,

maupun Peraturan Bupati yang berlaku.

F. Pengecualian dan Keringanan BPTHB
Objek yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah Negara untuk penyelenggaraan pemerintah

atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi

internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Seorang individu atau badan karena konversi
hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.

Pemerintah DKI Jakarta memberikan keringanan BPHTB kepada wajib pajak orang
pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa rumah atau rumah susun dengan Nilai

Perolehan Objek Pajak (NPOP) bernilai lebih dari Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.

11