Page 17 - PBB & BPHTB (Flipbuilder)

yang mempunyai hak atasnya, atau memperoleh keuntungan berdasarkan padanya.

Sedangkan BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Perbedaan PBB dan BPHTB sudah terlihat jelas dari definisinya. PBB adalah pajak karena
memiliki dan atau menguasai dan atau mendapatkan manfaat atas bumi dan atau bangunan.

Sementara BPHTB adalah bea atau pajak yang harus dibayar karena memperoleh hak atas

tanah dan atau bangunan.

Lantaran PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek

bumi atau bangunan yang ada. Itu sebabnya, dilihat dari sifatnya, PBB merupakan pajak yang
sifatnya material, yaitu besarnya pajak yang terutang dipengaruhi oleh asal-usul keadaan

bendanya, yaitu tanah dan/atau bangunan.

Tidak semua benda tanah dan bangunan dapat dikenakan PBB, ada juga objek pajak yang

tidak dapat dikenakan PBB. Namun objek pajak tersebut harus memenuhi kriteria eksklusif

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan. Adapun yang termasuk dalam objek bumi dalam PBB meliputi sawah, ladang,

kebun, tanah, pekarangan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam PBB meliputi
rumah tinggal bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam

renang, hingga jalan tol.

Berbeda dengan PBB, lebih jelasnya BPHTB adalah jenis pajak yang dikenakan saat
pembelian rumah atau properti lainnya. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan

yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, perolehan hak atas tanah atau bangunan
tersebut dapat juga diartikan bahwa setiap orang atau badan mempunyai nilai lebih atas

tambahan atau perolehan hak. Ini merupakan pungutan yang ditangguhkan kepada pembeli.

Namun demikian, BPHTB bukanlah pajak. Jika pajak pembayarannya lebih dahulu
daripada saat terutang, sedangkan BPHTB merupakan bea/pungutan yang dilakukan ketika

melakukan transaksi khususnya tanah dan/atau bangunan yang bersertifikat, maka sebelum
dilakukan transaksi atau sebelum akta jual beli ditandatangani maka BPHTB harus dibayar.

Meski berbeda, tetapi ternyata keduanya juga bisa terkait karena apabila orang pribadi atau

badan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, bisa ditunjuk sebagai Wajib Pajak Bumi
dan Bangunan.

C. Perbedaan dalam Subjek Pajak

 Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan

 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan.

14