Page 201 - PDF Compressor
P. 201

BAB XI
                                                D E L I K  P E R S

                            A.  Standar Kompetensi
                            Mampu  mengetahui,  memahami,  menganalisis  dan  menjelaskan
                     tentang  aturan-aturan  yang  terkait  dengan  kegiatan  Jurnalistik  yang
                     disebut  sebagai  Delik  Pers,  yakni  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-
                     Undang  Hukum  Pidana  yang  dapat  menjerat  Wartawan  atau  warga
                     Negara dalam pemidanaan akibat dari kegiatan Jurnalistiknnya.

                            B.  Definisi Deliks Pers
                            Delik  Pers adalah istilah yang berasal dari dua kata: delik dan pers.
                     Masing-masing kata tersebut memiliki arti, sehingga untuk membongkar
                     makna  delik  pers,  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  arti  dari  kedua
                     kata  tersebut.  Delik  adalah  istilah  yang  biasa  digunakan  dalam  dunia
                     hukum, sedangkan pers istilah untuk menunjukkan lembaga yang berkait
                     erat dengan  penyampaian informasi.
                            Kendati kata delik berkait dengan istilah hukum, tetapi istilah delik
                     pers,  sebenarnya  bukan  terminologi  (istilah)  hukum,  melainkan  hanya
                     sebutan atau konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan
                     pengamat  hukum,  untuk  menamai  pasal-pasal  KUHPidana  yang
                     berkaitan  dengan  pers.  Delik  pers  adalah  delik  yang  terdapat  dalam
                     KUHPidana, tetapi tidak merupakan delik yang berdiri sendiri.
                            Krisna  Harahap  (1996:31)  menyebutkan,  yang  dimaksud  delik
                     atau  tindak  pidana  adalah  perbuatan  melakukan atau  tidak  melakukan
                     sesuatu  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai
                     perbuatan  yang  dilarang  atau  diancam  dengan  pidana.  Sementara  itu,
                     pers dalam persepsi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah lembaga
                     sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan
                     jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,
                     mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,
                     suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam
                     bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan
                     segala jenis saluran yang tersedia.
                            Oleh karena itu, delik pers dapat dipersepsikan sebagai perbuatan
                     yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  lembaga  sosial  dan  wahana
                     komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi
                     mencari,   memperoleh,     memiliki,    menyimpan,     mengolah,    dan
                     menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,
                     suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya
                     dengan  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis
                                                       199
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206