Page 203 - PDF Compressor

KUHPidana, berkait dengan media penyiaran seperti televisi dan radio
serta internet terdapat juga sejumlah peraturan yang berdampak hukum
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran serta
Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik.
Namun, sebagaimana unsur awal, yang paling pokok dari delik
pers adalah publikasi. Artinya, siapapun yang mengeluarkan pikiran,
perasaan, dan sebagainya, baik dalam bentuk cetakan, tayangan film,
siaran, dan sebagainya, jika hanya untuk konsumsi sendiri; tidak
dipublikasikan berarti tidak dapat dijerat oleh delik pers. Sebagai ilustrasi
sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di sebuah kecamatan di Jawa
Barat (mohon maaf tidak disebutkan identitas lengkapnya).
Suatu waktu, pasangan kekasih menikah. Pada malam pertama,
mereka mendokumentasikan keindahan ‚malam pertama‛-nya melalui
handycame. Adegan yang mereka ambil tentu adegan ranjang, tentu
bernuansa pornoaksi. Namun, karena dilakukan oleh pasangan suami-
istri yang sah dan dokumen itu hanya dokumen pribadi mereka, tidak
termasuk delik pers. Tindakan mereka bukan tindakan pidana.
Kemudian, setelah setahun pasangan itu menikah, istrinya minta cerai,
tetapi suaminya tidak mau menceraikan. Istrinya tetap maksa, sehingga
suaminya mengancam, kalau tetap minta cerai, maka video malam
pertama mereka akan disebarluaskan. Sayangnya, istrinya tidak takut
dengan gertakan seperti itu, sehingga istrinya tetap menggugat cerai.
Karena istrinya serius, maka suaminya berulah, viodeo itu disebarkan ke
umum. Dengan tidak sadar, ia telah mempublikasikan adegan
pornoaksinya, sehingga sang suami diciduk oleh polisi. Ia harus
merasakan jeruji besi, bukan karena adegan dalam videonya, tetapi
karena ia mempublikasikannya.
Dalam konteks tugas wartawan, Luwarso (dalam Sumadiria
2005:232) menyatakan, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi sehingga
dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara hukum, yakni,
1) Apakah wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi
berita dan tulisan dimaksud; 2) Apakah yang bersangkutan sadar
sepenuhnya bahwa tulisan yang dimuatnya dapat dipidana. Kedua unsur
itu harus dipenuhi. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, wartawan
tersebut tidak dapat dituntut atau diminta pertanggungjawabnnya secara
hukum.

C. Jenis Delik Pers
Dalam konteks proses penanganannya, delik pers dapat bagi dua
jenis. Pertama delik Aduan. Delik aduan berarti kasus pers baru muncul
hanya apabila ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian
201