Page 202 - PDF Compressor
P. 202

saluran  yang  tersedia  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan
                     dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  atau  diancam  dengan
                     pidana.
                            Delik pers bagian delik khusus yang belaku umum. Karena yang
                     sering  melakukan  pelanggaran  atas  delik  itu  adalah  pers,  maka  tindak
                     pidana itu dikatakan sebagi delik pers. Jadi, sama dengan tindak pidana
                     yang  dilakukan  oleh  umum  atau  delik  yang  belaku  umum  tentang
                     penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  fitnah,  kesusilaan,  tetapi  kalau
                     dilakukan  oleh  pers  disebut  delik  pers.  Delik  pers  adalah  delik  yang
                     terdapat  dalam  KUHPidana,  tetapi  tidak  merupakan delik  yang  berdiri
                     sendiri.
                            Dalam Inteleiding Tot de Studie Van Het Strafrech, Mr.D. Hazewinkel
                     Suringa  menyatakan  bahwa  Delik  Pers  adalah  pernyataan  pikiran  dan
                     perasaan  yang  dapat  dijatuhi  pidana  yang  untuk  penyelesaiannya
                     membutuhkan  publikasi  pers.  Bahkan,  dalam  perspektif  pers  sebagai
                     media  cetak,  delik  pers  didefinisikan    adalah  semua  kejahatan  atau
                     pelanggaran yang dilakukan oleh pers dalam arti sempit (Harahap, 1996).
                            Menurut para ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman
                     atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Terdapat tiga unsur
                     atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan
                     melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers:
                            a.  Adanya  pengumuman  pikiran  dan  perasaan  yang  dilakukan
                                melalui barang cetakan.
                            b.  Pikiran  dan  perasaan  yang  diumumkan  atau  disebarluaskan
                                melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang
                                dapat dipidana menurut hukum.
                            c.  Pengumuman  pikiran  dan  perasaan  yang  dapat  dipidana
                                tersebut  dilakukan  melalui  barang  cetakan  tadi  harus  dapat
                                dibuktikan  telah  disiarkan  kepada  masyarakat  umum  atau
                                dipublikasikan.  Jadi,  syarat  atau  unsur  terpenting  adalah
                                publikasi.

                            Pendapat  tersebut  berlaku  ketika  pers  dipersepsikan  sempit,
                     dalam  arti  hanya  media  cetak,  sehingga  titik  tekan  delik  pers  tersebut
                     pada  objek  berupa  barang cetakan. Namun,  ketika makna  pers meluas,
                     selain media cetak, tetapi juga media elektronik (televisi, radio, film) dan
                     media  social  (web  site,  facebooks,  twiter  dll),  maka kriteria yang  harus
                     dipenuhi  delik  pers  pun  meluas.  Objek  delik  pers  tidak  hanya  barang
                     cetakan, seperti surat kabar, majalah, buletin, dan sejenisnya, tetapi juga
                     tayangan  film  di  televisi  atau  layar  lebar,  siaran  radio,  termasuk  juga
                     penyajian  informasi  di  internet.  Kendati  sebetulnya,  selain  dalam
                                                       200
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207